GARVI.ID, BALIKPAPAN – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 menjadi momentum bagi Kota Balikpapan untuk menegaskan kembali pentingnya pemerataan layanan kesehatan. Anggota DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah daerah akan menghadapi pengurangan anggaran pada tahun 2026.
“Hari ini menjadi pengingat bahwa sektor kesehatan adalah fondasi penting. Kita ingin masyarakat Balikpapan mendapatkan layanan terbaik tanpa terkendala kondisi ekonomi,” ujar Fauzi, Rabu (12/11/2025).
Fauzi memastikan bahwa meski terjadi penyesuaian anggaran, sejumlah program strategis pemerintah tetap berjalan, termasuk BPJS gratis bagi masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak akan dihentikan dan tetap menjadi jaring pengaman utama bagi warga.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. BPJS gratis tetap dilanjutkan. Ini komitmen pemerintah untuk menjamin akses kesehatan bagi semua,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pelayanan puskesmas yang menurutnya harus lebih maksimal, terutama di wilayah Balikpapan Utara sebagai daerah pemilihannya. Fauzi berharap tidak ada lagi warga yang merasa diperlakukan berbeda ketika mengakses layanan dasar.
“Semua warga harus mendapat perlakuan yang sama. Jangan sampai ada yang terhambat hanya karena faktor ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, Fauzi mengakui masih ada kendala di lapangan. Salah satunya, banyak warga tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS karena status kepesertaannya tersangkut tunggakan lama ketika masih berstatus peserta mandiri.
“Ini persoalan klasik. Banyak yang sebenarnya berhak menerima BPJS gratis, tetapi kartunya tidak aktif karena ada tunggakan lama. Ini harus cepat dipetakan dan diselesaikan,” katanya.
Pemkot Balikpapan, lanjutnya, kini tengah mengupayakan penghapusan tunggakan bagi peserta mandiri agar mereka kembali bisa mengakses layanan kesehatan. Sementara untuk peserta yang menjadi tanggungan perusahaan, penyelesaiannya tetap menjadi kewajiban pihak perusahaan.
Fauzi juga mengingatkan pentingnya pengawasan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, sebesar apa pun angkanya, jika tanpa pengawasan, hasilnya tidak akan maksimal.
“Anggaran yang besar tidak menjamin efektif jika tidak diawasi. Karena itu, semua pihak harus ikut mengawal penggunaannya,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Fauzi menyebut bahwa penanganan stunting dan peningkatan gizi anak harus menjadi prioritas bersama.
“Ini tugas kita untuk memastikan generasi Balikpapan tumbuh kuat dan sehat. Penurunan stunting tidak boleh hanya menjadi slogan,” tutupnya. (Adv/DPRD/Bpp)
