GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek prioritas nasional. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas menuju IKN sekaligus mendukung kebutuhan transportasi dan logistik yang diperkirakan terus tumbuh dalam 10-20 tahun ke depan.
Namun, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menekankan bahwa meskipun ia mendukung proyek ini, terdapat sejumlah masalah yang perlu perhatian serius, terutama terkait dengan dampak lingkungan.
“Saya setuju dengan pembangunan tol ini, tapi kita tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan, seperti pengupasan lahan, risiko banjir, dan masalah sosial seperti relokasi masyarakat yang terdampak,” ujar Budiono dalam wawancara telepon, Sabtu (25/1/2024).
Selain itu, Budiono juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset milik pemerintah kota yang dilalui jalur tol. Menurutnya, aset tersebut hanya dihibahkan untuk proyek ini, sementara perhitungan yang lebih jelas dan adil harus dilakukan agar ada keseimbangan antara kepentingan proyek nasional dan pemerintah daerah.
Pembangunan tol Balikpapan-IKN dijadwalkan selesai pada akhir 2025. Meski demikian, Budiono juga menyoroti pentingnya memperhatikan infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang masih banyak dalam kondisi buruk. Jalan utama yang menghubungkan Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, misalnya, membutuhkan perbaikan segera.
“Pemerintah provinsi harus bertindak cepat untuk memperbaiki jalan-jalan vital ini agar transportasi dan distribusi logistik lancar,” tegasnya.
Saat ini, jalur tol di Kalimantan Timur baru mencakup Balikpapan-Samarinda dan Balikpapan-IKN. Namun, jalan non-tol yang digunakan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari dan pengangkutan barang masih memerlukan perhatian lebih besar agar tidak menghambat ekonomi daerah.
Ke depan, Budiono berharap adanya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata. Dengan langkah ini, tidak hanya Proyek Strategis Nasional yang akan berhasil, tetapi juga konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dapat lebih terjamin. (Adv/DPRD/BPP)
