GARVI.ID, BALIKPAPAN – Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (9/2/2026), tepat sehari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-129 Kota Balikpapan.
Massa menilai berbagai persoalan mendasar masih membayangi kota yang berstatus gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Di tengah narasi kemajuan dan predikat kota layak huni, warga disebut masih menghadapi banjir berulang, keterbatasan layanan kesehatan, hingga krisis tenaga pengajar.
Pantauan di lokasi, demonstran memenuhi akses jalan di depan kantor wali kota dan membakar satu ban bekas serta membawa sejumlah sampah plastik sebagai simbol protes.
Koordinator Lapangan Aliansi Bakwan, Jusliadin, menyebut posisi strategis Balikpapan belum sejalan dengan kesejahteraan warganya.
“Di balik narasi kemajuan kota, masyarakat justru merasakan berbagai kontradiksi,” ujarnya di sela aksi.
Menurutnya, perayaan hari jadi kota tidak boleh menutup persoalan mendasar, terutama banjir yang terus terjadi di kawasan MT Haryono, Beller, dan BJ-BJ. Ia menilai pengelolaan drainase belum berjalan efektif meski proyek pengendalian banjir, seperti di DAS Ampal, telah menyerap anggaran hingga Rp136 miliar.
Jusliadin juga menyoroti kebutuhan anggaran penanganan banjir yang mencapai Rp2,3 triliun, sementara realisasi dinilai minim. Bahkan, pada 2026 anggaran disebut dipangkas hingga 65 persen.
“Kebijakan pemerintah masih reaktif dan parsial,” katanya.
Selain infrastruktur, massa menuntut kejelasan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat yang mangkrak, termasuk transparansi penggunaan anggaran sebelumnya sebesar Rp106 miliar.
Di sektor pendidikan, ia menilai Balikpapan menghadapi kekurangan tenaga pengajar akibat rendahnya kesejahteraan guru dan ketidakpastian status honorer. Kondisi ini, menurutnya, diperparah pemangkasan anggaran pendidikan secara nasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jangan sampai lahir generasi yang kenyang secara fisik tetapi miskin kompetensi,” tegas Jusliadin.
Aliansi Bakwan juga menyoroti keselamatan lalu lintas di simpang Muara Rapak yang masih rawan kecelakaan. Larangan melintas bagi kendaraan berat dinilai belum efektif tanpa dasar hukum yang memungkinkan penindakan tegas.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain audit sistem drainase, pembangunan kolam retensi, normalisasi bozem, evaluasi izin pembangunan, percepatan pembangunan rumah sakit, hingga pengkajian ulang dampak pemangkasan anggaran pendidikan.
“Balikpapan tidak boleh hanya bersolek lewat seremoni ketika hak dasar warga terabaikan,” kata Jusliadin.
Aksi berlangsung sekitar pukul 14.00 Wita dan sempat dihentikan sementara saat waktu salat Asar sebelum massa membubarkan diri.
Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan aspirasi mahasiswa akan tetap ditampung dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan dan keterbatasan fiskal daerah.
Asisten I Setda Balikpapan, Zulkifli, menegaskan pemerintah tidak mengabaikan tuntutan yang disampaikan. “Semua aspirasi akan kami dengar dan kaji,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan daerah melibatkan pemerintah kota dan DPRD, terutama terkait anggaran dan regulasi. Selain itu, tidak seluruh persoalan infrastruktur berada di bawah kewenangan pemerintah kota karena sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun provinsi.
Terkait banjir, Zulkifli menyebut penanganannya membutuhkan proses panjang, lahan luas, serta biaya besar. Berdasarkan rencana induk, penyelesaian banjir di kawasan MT Haryono saja diperkirakan memerlukan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Meski demikian, ia memastikan penanganan banjir tetap menjadi prioritas pemerintah kota dalam program pembangunan infrastruktur.
“Kita selesaikan bertahap dengan keseriusan bersama,” pungkasnya. (*)
