GARVI.ID, BALIKPAPAN – Insiden tenggelamnya Kapal Ferry Mukhlisa di perairan Teluk Balikpapan pada Senin (5/5/2025) memicu keprihatinan serius dari kalangan legislatif. Dua anak buah kapal (ABK) dilaporkan masih hilang, sementara proses pencarian oleh tim SAR gabungan terus berlangsung.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, menilai musibah ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi sistem transportasi laut, baik dari sisi teknis maupun administratif. Ia meminta operator kapal ferry, kelotok, hingga speedboat agar memperketat standar keselamatan bagi penumpang dan awak kapal.
“Ini bukan hanya soal kecelakaan, tapi soal nyawa manusia. Pengawasan dan kelayakan kapal harus jadi prioritas. Jangan tunggu jatuh korban baru bertindak,” ujar Subari saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (6/5/2025).
Subari juga mendesak Dinas Perhubungan, baik di tingkat kota maupun provinsi, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap armada yang beroperasi di Balikpapan. Termasuk pengecekan dokumen perizinan dan kelengkapan teknis kapal.
Ia menegaskan, keselamatan publik tak boleh dikorbankan demi kelancaran operasional semata. “Surat kapal, alat keselamatan, kapasitas penumpang—semua harus dicek berkala. Kita bicara soal tanggung jawab terhadap nyawa,” tegasnya.
Lebih jauh, Subari juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap keluarga korban, termasuk hak asuransi dan bantuan tanggap darurat. Ia berharap pemerintah bergerak cepat untuk memberikan kepastian kepada keluarga ABK yang masih hilang.
“Kita harap ada jaminan asuransi, dan jangan sampai keluarga korban dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Ini tugas kemanusiaan kita bersama,” tutupnya.
Subari mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem dan pelayanan transportasi laut di Balikpapan, agar tragedi serupa tak kembali terulang. (Adv/DPRD/BPP)
