GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih rendah menjadi sorotan dalam pertemuan antara Komisi II DPRD Mahulu dan Komisi II DPRD Kota Balikpapan pada Selasa (6/5/2025).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa PAD Mahulu saat ini baru menyentuh angka Rp18 miliar. Menurutnya, kondisi ini perlu segera diatasi dengan langkah-langkah konkret dan berani.
“Cukup mengejutkan ketika mereka menyampaikan keluhan terkait PAD. Kami mendorong agar pemerintah daerah berani keluar dari zona nyaman untuk mengejar potensi pendapatan,” kata Fauzi di Gedung Parlemen Balikpapan.
Salah satu strategi yang disarankan, lanjut Fauzi, adalah tindakan tegas terhadap para wajib pajak yang menunggak. Ia mencontohkan sektor perhotelan yang belum sepenuhnya patuh membayar pajak sebagai celah yang perlu ditertibkan.
“Kita butuh gebrakan. Tunggakan pajak, khususnya dari hotel dan usaha lain, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Fauzi juga membagikan pengalaman Balikpapan dalam mengelola PAD, yang tahun ini mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Salah satu kuncinya adalah pemetaan potensi pajak yang belum tergarap maksimal, yang dilakukan bersama BPDRD.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, menyebut Mahulu punya potensi besar dari sektor sumber daya alam seperti sawit, kayu, tambang, hingga migas. Namun, optimalisasi belum maksimal.
“Potensinya luar biasa, tapi belum tergarap. Untuk sekarang, PAD kami paling banyak disumbang dari UMKM, rumah makan, dan penginapan,” ungkap Gohen.
Ia juga menyoroti sektor pariwisata yang menjanjikan, seperti wisata arung jeram, air terjun jantur, hingga desa budaya. Tapi ia mengakui, akses yang masih sulit menjadi hambatan utama.
“Kalau infrastruktur mendukung, potensi itu bisa lebih tergarap. Kami berharap lewat pembelajaran dari Balikpapan, Mahulu bisa lebih agresif meningkatkan PAD,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
