GARVI.ID, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengembang perumahan Grand City, PT Sinarmas Wisesa, pada Jumat (9/5/2025). Agenda utama rapat kali ini adalah mendesak penyelesaian pembangunan bozem atau bendungan pengendali (bendali) yang berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir di kawasan tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Halili Adi Negara, dan dihadiri oleh jajaran anggota Komisi III. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut dilibatkan, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti lambatnya penyelesaian pembangunan bozem yang sudah lama direncanakan namun belum kunjung selesai. Halili menegaskan bahwa proyek ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mengurangi risiko banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah Balikpapan.
“Kami ingin ada kepastian dari pihak pengembang. Bozem ini sangat vital untuk mengurangi dampak banjir. Jangan sampai pengerjaannya terus molor tanpa kejelasan,” kata Halili dalam rapat.
Ia menyampaikan, PT Sinarmas Wisesa perlu menunjukkan komitmen nyata dengan menuntaskan proyek tersebut sesuai tenggat waktu yang disepakati. Komisi III juga meminta pengembang menyampaikan laporan perkembangan secara berkala.
“Kami minta proyek ini diselesaikan sesuai jadwal. Ini bukan hanya kepentingan pengembang, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga Balikpapan,” ujarnya.
Komisi III menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan tidak segan mengambil langkah tegas jika ditemukan kelalaian. Dalam kesempatan tersebut, OPD terkait juga diminta aktif memberikan dukungan teknis dan pengawasan terhadap proyek tersebut.
“Kami akan terus mengawal proyek ini sampai tuntas. Semua pihak harus bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Kami tidak ingin banjir terus jadi langganan,” tutup Halili.
Penyelesaian bozem Grand City diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam pengendalian banjir, sekaligus bentuk komitmen bersama antara pemerintah, legislatif, dan pihak swasta untuk membangun Balikpapan yang lebih tangguh terhadap bencana. (Adv/DPRD/BPP)
