GARVI.ID, BALIKPAPAN – PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) menerima kunjungan kerja lapangan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (27/8/2025). Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H. Abdulloh, S.Sos, dan diterima di Kantor PT KKT, Balikpapan.
Agenda kunjungan difokuskan pada monitoring kondisi ruas Jalan Karang Joang – Kaltim Kariangau Terminal, yang menjadi akses utama kegiatan logistik Balikpapan serta jalur penunjang konektivitas menuju Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Turut hadir anggota Komisi III DPRD Kaltim, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), UPTD PUPR-PERA Kaltim, serta jajaran manajemen PT KKT.
Direktur PT KKT, Enriany Muis, dalam paparannya menjelaskan kondisi jalan poros Samarinda–KKT sepanjang 13 kilometer yang sejak 2022 berstatus jalan nasional. Namun, kerusakan yang terjadi saat ini dinilai menghambat kelancaran transportasi logistik dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBPJN. Sayangnya, program perbaikan jalan ini belum bisa direalisasikan pada tahun 2025,” ujar Enriany.
Perwakilan BBPJN yang hadir menambahkan, desain teknis (DED) untuk perbaikan sudah diajukan dan masuk dalam alokasi tahun 2026. Namun, realisasi masih terkendala proses penganggaran. Adapun perbaikan menyeluruh diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar dengan spesifikasi rigid pavement.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim H. Abdulloh, S.Sos menegaskan pentingnya percepatan. “Jalan menuju KKT ini adalah infrastruktur vital. Kami minta BBPJN segera menyerahkan salinan RAB agar bisa kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran. Jalan ini harus jadi prioritas pembangunan 2026,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Kaltim juga mendorong adanya koordinasi lintas lembaga agar perbaikan jalan bisa segera direalisasikan, baik melalui anggaran pusat maupun dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
PT Kaltim Kariangau Terminal menyambut baik kunjungan lapangan ini. Manajemen menilai kegiatan tersebut sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan badan usaha untuk mendorong keberlanjutan infrastruktur, khususnya yang mendukung konektivitas pelabuhan dan pengembangan wilayah. (*)
