GARVI.ID, PPU – Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Linda Romauli Siregar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2024 yang digelar di Indonesia Conventions Exhibition (ICE), Tangerang pada Senin, 26 Agustus 2024. Rakornas ini adalah acara pertama yang diadakan untuk Posyandu dan juga menandai peluncuran logo baru Posyandu.
Acara ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri oleh seluruh Tim Penggerak (TP) Posyandu dari tingkat provinsi, kota/kabupaten, serta para lurah dan kepala desa se-Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Selain itu, hadir pula kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dari seluruh Indonesia dan kepala bidang dari dinas terkait.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya Posyandu dalam menyediakan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan perlindungan sosial. “Posyandu harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan layanan di desa atau kelurahan,” ujar Tito.
Tito juga menyebutkan bahwa Rakornas ini merupakan langkah penting dalam reformasi dan transformasi Posyandu, menyediakan dasar untuk kemajuan Posyandu di semua tingkatan dari pusat hingga ke kecamatan dan kelurahan. “Posyandu harus menjadi pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat agar program pemerintah pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan efektif,” jelasnya.
Linda Romauli Siregar, Pembina Posyandu Kabupaten PPU, menyatakan bahwa Rakornas ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo tentang desentralisasi pembangunan. “Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya terpusat di perkotaan tetapi juga merata di seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan desa juga bertujuan mengurangi urbanisasi,” tambahnya.
Rakornas ini juga mencakup sesi sosialisasi dengan berbagai narasumber, termasuk Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. Laode Ahmad P. Balombo; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan; dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Restuardy Daud. Mereka membahas tugas dan fungsi Posyandu dalam konteks pembangunan daerah. (Adv/PPU)
