GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Dukungan itu disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Vera Yulianti, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai aturan pengelolaan kawasan pergudangan di kota.
Vera menegaskan, kebutuhan regulasi ini semakin mendesak seiring pesatnya pertumbuhan Balikpapan sebagai pusat industri dan distribusi barang di Kalimantan Timur.
“Aktivitas logistik terus meningkat, dan gudang menjadi bagian vital dalam rantai distribusi. Karena itu, aturan yang tegas dan jelas diperlukan agar kegiatan pergudangan berjalan efektif dan tidak mengganggu lingkungan,” ujar Vera.
NasDem menyoroti pentingnya penataan lokasi gudang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota guna mencegah penyalahgunaan fungsi serta menjaga ketertiban kawasan industri.
Selain dukungan, fraksi juga memberikan catatan kritis. NasDem meminta agar penyusunan Raperda tetap selaras dengan aturan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan ketentuan turunan terkait penataan gudang.
NasDem juga meminta adanya transparansi dalam proses penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG), mulai dari biaya hingga persyaratan administrasi.
“Perizinan harus terbuka dan mudah diakses publik. Dengan sistem yang transparan, kita bisa menekan potensi penyalahgunaan,” tegasnya.
Selain itu, fraksi menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan aturan agar gudang beroperasi sesuai zonasi dan tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar.
“Pengawasan yang konsisten penting agar tidak ada gudang yang mengganggu kawasan pemukiman,” tambah Vera.
NasDem berharap penyusunan regulasi ini dapat berjalan cepat dan efektif sehingga Balikpapan memiliki sistem pergudangan yang tertata, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kota secara berkelanjutan. (Adv/DPRD/Bpp)
