PAD Jadi Penyangga Anggaran Balikpapan di Tengah Pemotongan DBH, Ketua DPRD: “Ini yang Selamatkan Kita”

GARVI.ID, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penopang utama keuangan Balikpapan setelah pemerintah pusat dan provinsi memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan.

Dalam keterangannya pada Rabu (12/11/2025), Alwi menyebut Balikpapan beruntung memiliki PAD terbesar dibanding sembilan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Kondisi ini membuat kota minyak lebih siap menghadapi gejolak pendapatan akibat pemotongan DBH yang terjadi hampir di seluruh Indonesia.

“Untungnya Balikpapan ini dari 10 kabupaten/kota di Kaltim punya PAD paling besar. Itu yang membuat kami sedikit terbantu dalam menyusun anggaran,” ujar Alwi.

Ia menjelaskan, PAD Balikpapan didorong oleh sektor hotel, restoran, pariwisata, serta potensi usaha lainnya yang terus berkembang. Sektor-sektor tersebut menjadi “penyangga” fiskal, terutama saat DBH dipangkas cukup dalam.

“Potensi PAD kita dari hotel, restoran, wisata, dan sektor lain cukup kuat. Di tengah badai pemotongan DBH, PAD benar-benar menjadi penyelamat,” tambahnya.

Meski begitu, Alwi menegaskan pemerintah tetap harus berhati-hati. Besarnya PAD bukan alasan untuk menggunakan anggaran tanpa perhitungan. Ia mengingatkan bahwa efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi prinsip utama dalam belanja daerah tahun depan.

“Walaupun PAD kita besar, setiap rupiah tetap harus dipakai secara bijak. Program pemerintah harus berjalan, tapi tetap efisien,” tegasnya.

Alwi juga menyampaikan bahwa pemotongan DBH bukan hanya dialami Balikpapan, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk semakin memaksimalkan potensi pendapatan lokal.

“DBH dipotong hampir di seluruh Indonesia. Karena itu kita harus cerdas memanfaatkan PAD untuk menutup kekurangan dan memastikan pembangunan tetap jalan,” ujarnya.

Dengan kondisi fiskal yang lebih menantang, DPRD dan pemerintah kota disebut akan terus memperkuat strategi pendapatan dan pengelolaan anggaran agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terhambat. (Adv/DPRD/Bpp) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *