GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai pijakan hukum untuk mewujudkan kesetaraan dalam kebijakan publik.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Muhammad Najib, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).
Najib mengatakan, penyusunan Raperda PUG merupakan langkah maju Pemerintah Kota Balikpapan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif.
“Inisiatif ini patut diapresiasi. Regulasi ini akan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah menyentuh semua lapisan masyarakat secara adil, tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Menurut Najib, isu gender selama ini kerap dianggap persoalan sekunder, padahal pengarusutamaan gender wajib menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, hingga implementasi kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa Raperda tersebut tidak hanya relevan bagi perempuan, tetapi juga penting bagi kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Kesetaraan gender bukan soal perempuan saja. Ini tentang memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar seluruh instansi, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga unit pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, turut memastikan pelaksanaan pengarusutamaan gender berjalan efektif.
Selain itu, Najib menyoroti masih terbatasnya fasilitas publik dan sarana pendidikan yang ramah gender di Balikpapan. Pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap persoalan tersebut.
“Kami mendorong adanya mekanisme insentif bagi OPD yang konsisten menjalankan penganggaran responsif gender, sekaligus sanksi bagi yang abai,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap memperkuat proses pembahasan Raperda bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar produk hukum yang lahir benar-benar memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Ini adalah komitmen moral dan politik. Balikpapan harus menjadi kota yang aman, setara, dan memberi ruang yang sama bagi setiap warga,” tutup Najib. (Adv/DPRD/Bpp)
