GARVI.ID, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan resmi menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara fraksi, Haris, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (15/7/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri dan dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah cepat Pemkot Balikpapan dalam merespons catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan APBD 2024.
“Kami memberikan apresiasi atas tindakan cepat Pemkot dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,” kata Haris dalam penyampaiannya.
Namun demikian, fraksi berlambang banteng ini juga menyoroti sejumlah poin penting, salah satunya sistem informasi akuntansi yang dinilai masih perlu ditingkatkan. PDI Perjuangan mendorong agar pengelolaan data dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih profesional dan tertib.
Dalam sektor pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) lebih aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap BPPDRD dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memperluas sumber pendapatan daerah,” tegas Haris.
Sementara itu, di bidang pendidikan, kekurangan tenaga pengajar tetap menjadi perhatian serius.
“Kami mendukung langkah Wali Kota dan siap mengawal proses penyelesaiannya agar tidak mengganggu mutu pendidikan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, fraksi ini juga menyinggung pentingnya peningkatan infrastruktur, seperti jalan, saluran drainase, dan bozem yang harus dirawat secara berkala agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan dan aksesibilitas.
Setelah menimbang semua penjelasan pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami setuju Raperda ini disahkan menjadi peraturan daerah,” tutup Haris. (Adv/DPRD/BPP)
