GARVI.ID, SAMARINDA – Pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sejak pertengahan Juni 2026 menuai keluhan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim pun meminta PT PLN (Persero) tidak hanya mempercepat perbaikan pasokan listrik, tetapi juga memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai gangguan kelistrikan yang terjadi berulang kali telah mengganggu aktivitas masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya.
Menurutnya, kerugian yang dialami pelanggan perlu mendapat perhatian serius. Salah satu bentuk tanggung jawab yang didorong DPRD adalah pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik, khususnya bagi pelanggan pascabayar yang terdampak pemadaman.
“Pemadaman berulang ini sudah merugikan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. PLN perlu memberikan kompensasi yang jelas kepada pelanggan, salah satunya melalui potongan tagihan listrik,” tegas Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Selain kompensasi, ia juga meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan listrik yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, informasi mengenai pemeliharaan dan perbaikan pembangkit belum cukup menjawab pertanyaan masyarakat.
Publik, kata dia, perlu mengetahui apakah pemadaman disebabkan kerusakan mendadak pada unit pembangkit atau merupakan bagian dari proses pembenahan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
“Penjelasan mengenai pemeliharaan pembangkit saja belum cukup. PLN harus menjelaskan secara rinci penyebab gangguan, termasuk apakah persoalannya berasal dari pembangkit atau jaringan distribusi,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Agusriansyah menilai keterbukaan informasi penting untuk menghindari spekulasi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, PLN diminta menyampaikan kondisi sistem kelistrikan Kaltim secara transparan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik.
Informasi yang perlu disampaikan antara lain riwayat pemadaman, kemampuan produksi listrik pembangkit, kebutuhan daya saat beban puncak, hingga ketersediaan cadangan daya. Tingkat keandalan jaringan serta langkah penanganan yang disiapkan juga perlu dijelaskan.
“PLN harus membuka kondisi pasokan listrik, kapasitas pembangkit, hingga cadangan daya yang tersedia. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami persoalan yang sebenarnya terjadi dan mengetahui langkah penyelesaiannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim meminta PLN menyusun langkah penanganan yang konkret dan terukur agar gangguan listrik tidak terus berulang. Perbaikan sistem harus disertai kepastian waktu penyelesaian sehingga masyarakat tidak terus dibebani ketidakpastian pasokan listrik.
Agusriansyah menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses pembenahan kelistrikan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kepentingan dan hak pelanggan harus menjadi perhatian utama dalam penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami akan mengawal proses perbaikannya. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa gangguan ini segera ditangani dan tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Bontang, Kutai Timur, dan Berau tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)










