GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan berencana membangun Puskesmas baru di kawasan Sepinggan Baru, tepatnya di sekitar Rumah Susun (Rusun) Sepinggan. Namun, realisasi pembangunan ini masih terkendala keterbatasan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) tenaga medis.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, mengatakan bahwa proyek pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap karena belum seluruh dana tersedia. Dari total pagu anggaran sebesar Rp21 miliar, baru Rp16 miliar yang dialokasikan.
“Untuk pembangunan Puskesmas Sepinggan Baru, kita masih bertahap karena dananya belum cukup. Bangunannya saja belum, belum lagi bicara soal SDM-nya. Ini butuh waktu,” ujar Alwiati saat ditemui, Rabu (16/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini belum mampu menjawab kebutuhan tenaga kesehatan yang masih kosong. Menurutnya, formasi yang ada saat ini hanya cukup untuk mengisi kekurangan di puskesmas yang sudah beroperasi.
“CPNS tahun ini memang kita ajukan, tapi masih difokuskan untuk menutupi kekosongan di fasilitas kesehatan yang ada. Belum bisa menambah tenaga baru untuk puskesmas yang belum berdiri,” tambahnya.
Sementara itu, untuk Puskesmas Muara Rapak, Dinas Kesehatan hanya melakukan pekerjaan perbaikan berupa pembangunan turap guna memperkuat struktur bangunan.
“Kalau Muara Rapak itu bukan bangun baru, tapi perbaikan. Kita sedang benahi turapnya agar lebih aman,” jelas Alwiati.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan, Kota Balikpapan saat ini telah memiliki 27 puskesmas dari total 34 kelurahan. Jumlah ini dinilai sudah cukup ideal, mengingat standar nasional untuk satu puskesmas adalah melayani minimal 30.000 jiwa.
“Kalau di kota lain, satu kecamatan cuma punya satu puskesmas. Kita di Balikpapan sudah hampir satu kelurahan satu puskesmas,” kata Alwiati.
Kendati demikian, Pemkot tetap berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan puskesmas baru akan tetap menjadi prioritas, meskipun harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kesiapan SDM. (Adv/Diskominfo/BPP)
