GARVI.ID, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana membuka lowongan untuk posisi dokter melalui skema outsourcing, guna mengatasi kekurangan tenaga medis di pusat-pusat pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kebijakan ini diambil menyusul minimnya jumlah dokter yang tersedia, meskipun sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan bahwa meskipun anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sudah dipastikan masuk dalam APBD 2025, pemenuhan kebutuhan dokter belum tercantum dalam pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten PPU untuk tahun 2024. “Dalam penerimaan CPNS tahun 2024, tidak ada formasi untuk dokter. Kami tidak tahu apakah memang tidak ada minat sama sekali di Penajam,” ungkap Tohar, Senin (11/11).
Diketahui bahwa penerimaan CPNS 2024 membuka 62 formasi tenaga kesehatan, dengan 10 di antaranya untuk posisi dokter. Namun, hingga saat ini, belum ada pelamar untuk posisi tersebut. Tohar menjelaskan bahwa meskipun proses CPNS tidak bisa diulang, pihaknya berencana untuk mengajukan formasi dokter pada penerimaan CPNS tahun berikutnya. “Namun, kami akan mencari pendekatan lain untuk memenuhi kebutuhan dokter,” tambahnya.
Pemkab PPU, lanjut Tohar, berencana menggunakan skema outsourcing untuk mengatasi kekurangan tenaga medis tersebut. “Kami akan alokasikan anggaran untuk menggaji dokter melalui tenaga kontrak, agar kebutuhan tenaga medis di PPU bisa dipenuhi, terlebih dengan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang sedang dilakukan,” jelasnya.
Menurut Tohar, kekurangan dokter di PPU sudah berlangsung beberapa tahun, sebagian besar disebabkan oleh minimnya minat dokter untuk bekerja di daerah. “Banyak dokter lebih memilih bekerja di kota-kota besar, di mana fasilitas lebih lengkap dan mereka bisa membuka praktik pribadi di luar jam kerja,” ujarnya.
Tohar juga menambahkan bahwa Pemkab PPU sudah menerapkan skema outsourcing tenaga dokter pada tahun 2024, dan skema ini diyakini akan terus digunakan dalam beberapa tahun mendatang. “Kami harus mencari cara untuk menyediakan tenaga medis,” tegasnya.
Meski demikian, Tohar optimistis bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di PPU. Ia berharap, dengan perkembangan tersebut, lebih banyak dokter yang tertarik untuk bekerja dan membuka praktik di wilayah Benuo Taka. (Adv/PPU)
