GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan pada 2026, termasuk mendukung sejumlah agenda prioritas daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan keberadaan Silpa merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat kembali dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, terbentuknya Silpa dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya efisiensi anggaran hasil proses lelang. Selain itu, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terserap hingga akhir tahun anggaran, meski nilainya relatif kecil.
“Silpa tidak hanya berasal dari anggaran yang belum terserap, tetapi juga dari efisiensi pelaksanaan lelang. Porsi kegiatan yang tidak terlaksana sebenarnya kecil, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pemanfaatannya,” ujar Bagus, Senin (13/7/2026).
Ia menegaskan seluruh penggunaan Silpa akan diproses sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah sebelum dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pada 2026.
Selain menyoroti pemanfaatan Silpa, Bagus juga mengungkapkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan banjir di Balikpapan. Salah satu fokus yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah penyediaan anggaran pembebasan lahan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan dukungan dari DPRD Kota Balikpapan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap.
“Anggaran pembebasan lahan sudah ada, tetapi masih terbatas. Kami berharap pembahasannya bersama DPRD dapat menghasilkan dukungan tambahan sehingga target penanganan banjir dalam beberapa tahun ke depan bisa diwujudkan,” katanya.
Bagus menjelaskan, penambahan anggaran nantinya akan dibahas melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kota Balikpapan. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan banjir, terutama dalam memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur pengendali banjir. (Adv/Diskominfo/Bpp)
