GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat tetap menjadi prioritas meski pemerintah daerah menghadapi tren penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Wali Kota Balikpapan dr. H. Rahmad Mas’ud mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan belanja daerah. Namun, efisiensi tersebut tidak akan diarahkan pada program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Rahmad, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang tetap harus mendapat dukungan anggaran. Karena itu, Pemkot Balikpapan memilih melakukan penghematan pada sejumlah pos belanja lain untuk menjaga keberlanjutan program BPJS Kesehatan.
“Komitmen saya, lebih baik biaya yang lain dikurangi daripada biaya BPJS dikurangi. Jadi BPJS tetap berjalan,” kata Rahmad, Rabu (12/8/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pengeluaran yang dinilai kurang prioritas akan dievaluasi. Efisiensi dapat dilakukan melalui pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga belanja lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Jika diperlukan, penyesuaian juga dapat menyasar pembangunan infrastruktur yang belum masuk kategori prioritas. Kendati demikian, Rahmad berharap langkah tersebut tidak perlu dilakukan secara signifikan karena infrastruktur tetap menjadi salah satu program utama pemerintah daerah.
“Termasuk infrastruktur yang tidak menjadi prioritas utama, mungkin kita pangkas. Tetapi mudah-mudahan tidak sampai ke situ, karena pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan program kita,” ujarnya.
Rahmad menegaskan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balikpapan saat ini telah mencapai 100 persen. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui pengelolaan anggaran yang lebih cermat. Efisiensi dilakukan dengan memilah kembali belanja daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar.
Pemkot Balikpapan pun memastikan kebijakan penyesuaian anggaran tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Program yang berkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya akan tetap ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran daerah.
Dengan pola pengelolaan tersebut, pemerintah berharap keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan program BPJS Kesehatan gratis di Kota Balikpapan. (Adv/Diskominfo/Bpp)
