GARVI.ID, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan pemerintah kota harus kembali menghitung ulang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah adanya pemotongan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan provinsi.
Hal itu disampaikan Alwi saat ditemui pada Rabu (12/11/2025). Menurutnya, meski pembahasan awal APBD telah rampung, pemotongan DBH memaksa DPRD, Banggar, dan TPAD melakukan penyesuaian ulang.
“Kami harus duduk bersama lagi. Dalam satu minggu ke depan, pembahasan ulang APBD 2026 akan kita gelar,” ujarnya.
Alwi merinci, DBH Balikpapan sebelum pemotongan berada di angka Rp1,8 triliun. Namun, pemerintah pusat memangkas lebih dari Rp1 triliun, sementara pemerintah provinsi mengurangi sekitar Rp300 miliar.
“Total pemotongan mendekati Rp1,3 triliun. Artinya yang tersisa untuk kita kelola hanya sekitar Rp500 miliar. Tentu ini berpengaruh besar terhadap perencanaan anggaran,” jelasnya.
Ketua DPRD itu menambahkan, tekanan anggaran semakin terasa karena sejumlah kebutuhan daerah harus tetap dipenuhi, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)yang jumlahnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Pemotongan DBH ini memang berat bagi kita, apalagi rekrutmen P3K yang cukup banyak. Pembiayaannya menyita anggaran yang besar,” kata Alwi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah kota bersama DPRD tetap berkomitmen menjaga agar APBD 2026 bisa berjalan realistis dan tetap mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas, kami akan menyusun APBD yang paling memungkinkan, tetapi tetap mengutamakan program penting bagi warga,” tuturnya.
Alwi memastikan pembahasan final APBD 2026 akan dilakukan lebih intensif agar setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran.
“Harapannya semua sektor tetap bergerak meski anggarannya terbatas,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
