GARVI.ID, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan mengaku masih belum menerima laporan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga terkait hasil investigasi dugaan BBM oplosan jenis Pertamax yang ramai dibicarakan publik. Padahal, Pertamina sebelumnya menjanjikan laporan itu akan disampaikan satu minggu setelah pertemuan tertutup yang digelar pada 9 April 2025 lalu.
“Kami dijanjikan hasilnya akan diserahkan pada 14 April. Tapi sampai hari ini belum juga kami terima. Kami masih menunggu,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, saat ditemui di kantor dewan, Selasa (22/4/2025).
Isu Pertamax oplosan ini mencuat usai sejumlah pengendara mengeluh kendaraannya mengalami gangguan mesin, seperti mogok dan brebet, usai mengisi BBM dari beberapa SPBU di Balikpapan. Keluhan itu menjadi viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD meminta Pertamina melakukan investigasi menyeluruh dengan menggandeng tim independen. Rencana pengecekan langsung ke sejumlah SPBU pun sudah disiapkan, melibatkan laboratorium dari pihak luar Pertamina. Namun, langkah itu belum bisa dilakukan karena laporan resmi dari Pertamina belum tersedia.
“Pengaduan dari warga terus berdatangan, terutama informasi lokasi SPBU yang diduga bermasalah. Tapi sebagian besar masih disampaikan secara lisan. Mungkin masyarakat belum tahu bagaimana cara melaporkan secara resmi,” jelas Taufik.
Selain menyoroti lambatnya laporan investigasi, DPRD juga mempertanyakan mekanisme penunjukan bengkel oleh Pertamina untuk menangani kendaraan konsumen yang terdampak. Meskipun sudah ada pembahasan dengan DPRD Provinsi Kaltim, transparansi proses itu dinilai masih minim.
“Kami ingin tahu, apakah bengkel yang ditunjuk itu resmi atau bukan. Jangan sampai ini jadi solusi yang justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
DPRD mendesak agar Pertamina segera menyampaikan hasil investigasi dan membuka informasi secara terbuka kepada publik demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM. (Adv/DPRD/BPP)
