GARVI.ID, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (7/7/2025).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang berkoalisi dengan Partai Hanura dan Partai Demokrat, menyampaikan pandangannya lewat juru bicara mereka, Muhammad Hamid. Fraksi ini mengapresiasi capaian Pemkot Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur—prestasi yang ke-12 kali secara berturut-turut.
Namun, Hamid menegaskan bahwa capaian administratif seperti WTP belum cukup jika tidak dibarengi dampak nyata ke masyarakat.
“Kami ingin laporan keuangan tak sekadar patuh aturan, tapi juga menyentuh kebutuhan riil warga dan menghasilkan solusi yang terasa manfaatnya,” ujar Hamid.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB menyampaikan lima catatan penting:
1. Pendapatan Daerah Belum Optimal.
Beberapa sektor PAD, seperti pajak, retribusi, dan usaha BUMD dinilai belum mencapai target maksimal. Fraksi mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan pengawasan yang lebih profesional.
2. Belanja Daerah Harus Prioritaskan Masyarakat.
Efisiensi anggaran jangan sampai memotong program-program vital seperti infrastruktur dan pelayanan publik. “Hemat boleh, tapi jangan sampai rakyat jadi korban,” kata Hamid.
3. Strategi Pembiayaan Perlu Ditingkatkan.
Pemkot diharapkan menyusun strategi pembiayaan yang bukan hanya menghasilkan output, tapi juga outcome dan dampak jangka panjang.
4. SILPA Jangan Hanya Ditumpuk.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menumpuk harus dihindari. Fraksi mendorong agar SILPA digunakan untuk percepatan proyek tertunda dan investasi produktif, bukan hanya menutup defisit rutin.
5. Aset Daerah Harus Dikelola Produktif.
Pengelolaan aset milik daerah harus dilakukan secara profesional agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan kota.
Di akhir penyampaian, Fraksi PKB menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan yang dijalankan Pemkot, tapi meminta perencanaan keuangan dilakukan lebih cermat.
“Target pendapatan dan belanja harus realistis dan terukur. Jangan sampai meleset dan akhirnya mengganggu program pembangunan yang sudah dirancang,” pungkasnya. (Adv/DPRD/BPP)
