GARVI.ID, SAMARINDA – Proyek konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Timur (Kaltim) diarahkan untuk mengutamakan penggunaan material tambang lokal yang memiliki izin resmi.
Ketentuan tersebut masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang telah dirampungkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim.
Ketua Pansus Ranperda MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan kebijakan itu bertujuan agar kebutuhan material konstruksi untuk pembangunan daerah turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, tingginya kebutuhan pasir, batu, dan tanah uruk untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), perlu diikuti dengan keterlibatan pelaku usaha daerah.
“Pembangunan konstruksi yang dibiayai APBD wajib mengutamakan material lokal, yakni dari tambang yang berizin resmi. Agar perputaran ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim,” ujar Reza,Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, penggunaan material lokal tetap harus memperhatikan ketersediaan pasokan, mutu, dan kewajaran harga. Pelaksanaannya juga wajib mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain penggunaan material lokal, Ranperda tersebut mengatur prioritas bagi tenaga kerja, kontraktor, dan pengusaha daerah dalam kegiatan pertambangan MBLB.
Pansus juga mendorong penguatan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memfasilitasi pemenuhan jaminan reklamasi bagi pelaku usaha.
Reza menegaskan, pelaku usaha lokal perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan di daerahnya sendiri.
“Pelaku usaha, kontraktor, dan tenaga kerja lokal tidak boleh terpinggirkan di daerahnya sendiri. Sehingga Ranperda ini mewajibkan adanya prioritas bagi mereka dalam kegiatan pertambangan,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Ranperda MBLB yang merupakan inisiatif DPRD Kaltim itu terdiri dari 16 bab dan 168 pasal. Pansus telah menyelesaikan pembahasan melalui 10 kali rapat bersama instansi teknis dan sejumlah organisasi terkait, termasuk PERHAPI, PERTAMISI, Forum MBLB Kaltim, serta Bankaltimtara.
Pansus juga melakukan studi komparasi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi.
Setelah pembahasan rampung, Pansus merekomendasikan agar Ranperda tersebut segera dibawa ke tahap persetujuan dalam rapat paripurna. Reza juga mendorong Gubernur Kaltim menyiapkan peraturan pelaksanaan paling lambat satu tahun setelah Perda diundangkan. (Adv/DPRD/Kaltim)










