GARVI.ID, BALIKPAPAN – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna yang digelar di Hotel Grand Senyiur pada Senin (19/8/2024). Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menjelaskan strategi untuk menangani defisit sebesar Rp141,65 miliar.
Solusi yang diusulkan mencakup anggaran tambahan sebesar Rp349,34 miliar, yang terdiri dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp60,98 miliar, pemanfaatan dana kurang salur dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp42,26 miliar, dan kebijakan rasionalisasi di sektor pembiayaan sebesar Rp35 miliar.
Upaya ini bertujuan untuk menutupi defisit dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD 2024 dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengalami keterlambatan.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhamin menjelaskan, meski terdapat kekhawatiran mengenai potensi defisit, Pemkot meyakinkan bahwa pendapatan daerah saat ini sudah mencukupi dan langkah-langkah pengelolaan anggaran akan terus dipantau secara ketat.
“Kami berharap defisit ini dapat dikelola dengan baik sehingga APBD 2024 dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengalami keterlambatan,” ungkap Muhaimin.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham menambahkan bahwa meskipun defisit menjadi perhatian, pendapatan daerah saat ini sudah mencukupi dengan target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan.
“Kami belum melihat adanya defisit. Pendapatan daerah cukup baik dan sesuai dengan target,” katanya.
Idham juga mencatat adanya peningkatan pendapatan dari sektor hotel dan restoran, meskipun rincian lengkap mengenai kontribusi sektor-sektor lain terhadap PAD belum tersedia
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa defisit ini dapat dikelola dengan efektif,” tambahnya.
Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi defisit anggaran dan memastikan keberlanjutan serta efektivitas pelaksanaan APBD 2024. (Adv/Diskominfo)
