GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam penanganan banjir yang mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin yang menjelaskan bahwa penanganan banjir merupakan bagian dari program jangka panjang dengan melibatkan berbagai tahapan dan koordinasi antara berbagai pihak.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun proyek pengendalian banjir, khususnya proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, masih dalam proses pengerjaan, upaya tersebut adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi masalah banjir secara komprehensif.
“Menurut penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), proyek pengendalian banjir ini memang masih dalam tahap pengerjaan dan belum sepenuhnya selesai. Proyek DAS Ampal adalah salah satu komponen penting dari upaya pengendalian banjir yang melibatkan proses dari hulu ke hilir,” ujar Muhaimin, Selasa (20/8/2024).
Muhaimin menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Balikpapan melibatkan berbagai program dan kegiatan. Bahkan tidak hanya hanya terfokus pada DAS Ampal saja.
“Kami juga mengelola berbagai kegiatan lainnya untuk mengatasi banjir. Saya meminta kepada masyarakat untuk bersabar karena banyak upaya yang masih terus dilakukan,” tambahnya.
Dalam upaya penanganan banjir ini, Muhaimin mengakui bahwa Dinas PU Balikpapan masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Proses pengendalian banjir akan terus berlanjut hingga tahun 2025.
“Kami berharap ada kemajuan yang signifikan dalam penanganan masalah ini. Kami berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian banjir secara bertahap,” ungkapnya.
Muhaimin juga berharap agar permasalahan banjir dapat diselesaikan secara menyeluruh dengan melibatkan semua aspek dari hulu hingga hilir. Ia menekankan bahwa pengendalian banjir melibatkan lebih dari sekadar proyek DAS Ampal.
“Pengendalian banjir melibatkan banyak aspek, termasuk pengadaan bendali atau bozem yang masih perlu ditingkatkan. Kami juga perlu memperkuat sinergi antara berbagai dinas seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR),” jelasnya.
Muhaimin berharap adanya kerjasama yang solid antar dinas dan pihak terkait untuk memastikan bahwa upaya pengendalian banjir dapat dilakukan secara efektif dari hulu hingga hilir.
“Kami juga akan fokus pada peningkatan sistem drainase, pengadaan bozem, serta upaya reboisasi kawasan hutan kota dan hutan lindung. Semua ini harus dilakukan secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal,” tutupnya. (Adv/Diskominfo)
