GARVI.ID, PPU- Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU), H. Tohar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempercepat proses literasi dan inklusi keuangan daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antar stakeholder yang membahas rencana program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Rakor dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Balikpapan dan perwakilan perbankan serta lembaga jasa keuangan juga tampak hadir.
Tohar menjelaskan bahwa TPAKD telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten PPU dan telah dikukuhkan pada September 2024. Tujuan pembentukan TPAKD antara lain mendorong ketersediaan akses keuangan yang luas bagi masyarakat untuk mendukung perekonomian daerah.
TPAKD berkomitmen mencari terobosan guna membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat. Tim ini juga mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan ekonomi daerah serta menggali dan mengembangkan potensi ekonomi melalui produk dan layanan jasa keuangan.
“Mendorong optimalisasi potensi sumber dana untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas. Dengan demikian, kami juga mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan,” ungkap Tohar.
Pertumbuhan Kredit
Tohar melanjutkan bahwa berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten PPU pada tahun 2023 mencapai 196.566 jiwa, yang tersebar di empat kecamatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah rekening perbankan mencapai 141.567 rekening tabungan dengan total nilai sekitar Rp1,1 triliun.
Lebih rinci, rekening deposito berjumlah 675 dengan nilai sekitar Rp159,893 miliar, sedangkan rekening giro mencapai 1.305 dengan nilai sekitar Rp901,667 miliar. Selama tahun 2023, penyaluran kredit kepada 31.963 orang debitur mencapai sekitar Rp1,608 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU pada 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,85 persen dibandingkan tahun 2022. Kami memproyeksikan pertumbuhan ini akan tetap positif sejalan dengan dampak dari pembangunan IKN Nusantara yang sedang berlangsung,” jelasnya.
Perluas Jangkauan Produk Jasa Keuangan
Merujuk pada data sebelumnya, Tohar menyatakan harapannya agar langkah-langkah sistematis dan strategis dari pemerintah daerah serta stakeholder terkait dapat memperluas jangkauan masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk PPU.
Sebagai langkah awal setelah terbentuknya TPAKD Kabupaten PPU, Tohar menambahkan bahwa rakor ini menjadi sarana koordinasi, diskusi, dan sinergi antara semua pihak yang terlibat. Rapat ini bertujuan merumuskan rencana kerja, program, dan kegiatan pada penghujung tahun 2024, serta menjadi perencanaan program untuk tahun 2025.
Pengelolaan Sektor Ekonomi
Lebih lanjut, TPAKD dituntut untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong proses literasi dan inklusi keuangan daerah, khususnya di sektor perekonomian riil. TPAKD diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan permodalan atau pembiayaan yang sering dihadapi masyarakat.
“Oleh karena itu, dengan adanya TPAKD, masyarakat yang sering kali terkendala oleh permasalahan permodalan dapat menemukan solusi. Berbagai produk keuangan yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Tohar. (Adv/PPU)
