Serapan APBD PPU Baru 41 Persen, Tambahan Anggaran Rp 500 Miliar Jadi Kendala Utama

GARVI.ID, PPU – Hingga awal September 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) baru mencapai 41 persen. Rendahnya serapan anggaran ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk penambahan belanja di Perubahan APBD (P-APBD) yang mencapai Rp 500 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini meningkatkan nilai APBD dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun. Kondisi ini menyebabkan realisasi anggaran belum mencapai target yang diharapkan. “Penambahan belanja dari P-APBD membuat total anggaran naik menjadi Rp 3,1 triliun. Dampaknya, serapan anggaran tampak lebih rendah,” jelasnya pada Senin (2/9).

Selain itu, Muhajir menambahkan bahwa sejumlah proyek lelang yang sudah berjalan dalam APBD Murni juga belum menunjukkan penyerapan anggaran yang optimal karena pihak ketiga atau kontraktor belum mengajukan termin pembayaran. “Banyak pihak ketiga yang belum menagihkan pembayaran proyek, jadi hal ini turut memperlambat penyerapan anggaran,” tambahnya.

Muhajir menjelaskan lebih lanjut bahwa sebagian besar tambahan anggaran di P-APBD dialokasikan untuk belanja non-fisik, seperti pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. “Meskipun serapan anggaran masih rendah, kami tetap optimistis dalam beberapa bulan ke depan proses pengadaan ini akan mempercepat realisasi anggaran,” katanya.

BKAD PPU juga terus mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menyelesaikan belanja-belanja yang belum terlaksana, baik dari APBD Murni maupun P-APBD. “Kami secara intensif memantau dan mengidentifikasi belanja mana yang belum terealisasi, agar bisa dipercepat,” tegas Muhajir.

Ia memperkirakan bahwa peningkatan serapan anggaran akan terlihat signifikan pada bulan Oktober hingga Desember. “Sebagian besar kontrak, terutama yang melalui e-katalog, akan selesai pada November. Kami yakin realisasi akan meningkat pesat menjelang akhir tahun,” pungkasnya.

Dengan pengawasan dan pemantauan intensif dari BKAD serta langkah percepatan dari SKPD, diharapkan penyerapan anggaran dapat mendekati target yang diharapkan pada akhir tahun ini. (Adv/PPU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *