GARVI.ID, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan dari Partai NasDem, Siska Anggraini, menilai penanganan stunting di Balikpapan belum berjalan maksimal karena lemahnya sistem pendataan di tingkat lapangan. Ia menegaskan, kebijakan yang tepat hanya bisa disusun jika data yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat dan terbarui.
“Selama ini kita belum tahu pasti berapa angka stunting di Balikpapan karena datanya belum lengkap. Kalau datanya tidak akurat, kita tidak tahu dari mana harus memulai perbaikan,” ujar Siska, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, masalah utama bukan pada program, tetapi pada sistem informasi yang belum terintegrasi dengan baik. Siska menyoroti pentingnya melakukan pendataan ulang dari tingkat bawah, terutama melalui kader posyandu, agar data yang dihimpun lebih valid.
“Pendataan itu seharusnya dimulai dari bawah, karena kader posyandu yang paling tahu kondisi warganya. Kalau datanya sudah benar, kita bisa tahu wilayah mana yang paling butuh penanganan,” tegasnya.
Siska mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bogor dan Jakarta, ia melihat sistem pendataan sosial di daerah tersebut sudah jauh lebih maju. Pemerintah di sana telah memiliki database digital yang terhubung langsung ke command center dan berisi data rinci — mulai dari keluarga miskin, janda, hingga kasus stunting, lengkap dengan foto, alamat, dan nomor kontak.
“Di Bogor, data sosial itu lengkap sekali. Bahkan bisa dilihat dokumentasi dan lokasinya langsung. Dari situ, mereka bisa menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Siska pun mendorong agar Pemerintah Kota Balikpapan meniru sistem serupa dengan membangun aplikasi data sosial terpadu. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat kebijakan pengentasan stunting sekaligus membantu pemantauan kondisi sosial secara real time.
“Kalau datanya terintegrasi dan mudah dipantau, pemerintah bisa langsung tahu wilayah yang perlu intervensi. Tidak perlu menunggu laporan manual lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan sistem seperti ini memang membutuhkan investasi besar — sekitar Rp10 miliar seperti di Jakarta — tetapi manfaatnya akan jauh lebih besar untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau datanya kuat, maka kebijakan pun pasti lebih tepat,” pungkas Siska. (Adv/DPRD/Bpp)
