GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pengelolaan parkir di Kota Balikpapan mendapat sorotan dari DPRD setempat. Minimnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan belum optimalnya sistem pengawasan dinilai membuat potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini belum tergarap maksimal.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menyebut banyak titik parkir di kota ini yang belum memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur, terutama di area publik seperti pasar dan jalan umum. Ia menyarankan agar Pemkot segera melakukan pembenahan melalui pendataan ulang serta pembentukan mekanisme yang lebih terkoordinasi.
“Fungsinya belum maksimal. Jadi perlu dibicarakan lagi antarinstansi terkait bagaimana sistem pengelolaannya, agar bisa dimaksimalkan untuk peningkatan pendapatan dari sektor parkir,” ujar Jafar usai rapat dengar pendapat, Kamis (7/8/2025).
Ia menambahkan, saat ini masih banyak lokasi parkir pinggir jalan yang belum dikelola secara resmi. Hal ini berdampak pada tidak jelasnya setoran retribusi serta maraknya juru parkir yang tidak terdata alias liar.
“Kalau kita lihat, banyak juru parkir di tempat keramaian seperti pasar, jalan protokol, dan kawasan padat lainnya yang belum masuk dalam sistem. Ini masalahnya,” lanjutnya.
Jafar mendorong agar sistem juru parkir binaan yang dulu pernah dijalankan dapat diaktifkan kembali dengan pendekatan yang lebih tertata. Menurutnya, potensi parkir bukan hanya di mal dan rumah sakit yang sudah menerapkan sistem digital, tapi justru lebih besar di luar area formal tersebut.
“Digitalisasi memang penting, tapi jangan hanya di tempat-tempat tertentu. Justru yang di luar itu seperti pasar dan area publik lainnya harus segera diakomodir,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kota segera mengambil langkah strategis dengan menyiapkan sistem terpadu yang bisa menjangkau seluruh titik parkir potensial, sekaligus meningkatkan kepatuhan juru parkir terhadap aturan.
“Kalau sistemnya diperbaiki dan dikelola serius, kontribusi sektor parkir ke PAD akan jauh lebih besar,” tutupnya. (Adv/DPRD/BPP)
