GARVI.ID, SAMARINDA — Program pendidikan gratis melalui skema Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tetap berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Syahariah Mas’ud menilai program tersebut sebaiknya diprioritaskan pada sektor pendidikan yang menjadi kewenangan utama pemerintah provinsi, yakni SMA dan SMK, serta masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi memang menjadi langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan program tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, itu memang kewajiban provinsi. Sementara pendidikan S1, S2, sampai S3 sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Syahariah, Senin (18/5/2026).
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mendorong program pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Ia menilai kebijakan tersebut menjadi upaya memperluas akses pendidikan sekaligus membantu menekan angka kemiskinan di daerah.
“Saya bangga karena tidak banyak provinsi yang berani menganggarkan pendidikan gratis sampai S1, S2, dan S3,” katanya.
Namun, Syahariah mengingatkan kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan cukup besar. Dalam perencanaan awal, kapasitas APBD Kaltim diproyeksikan mencapai sekitar Rp24 triliun, namun dalam pelaksanaannya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.
Penurunan kapasitas anggaran itu dinilai berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai sejumlah program prioritas, termasuk Gratispol.
Berdasarkan laporan LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi beasiswa pendidikan tercatat mencapai Rp288,5 miliar yang telah disalurkan kepada 63.603 mahasiswa.
Sementara pada 2026, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan sebanyak 158.981 mahasiswa menerima manfaat program dengan proyeksi anggaran sekitar Rp813,5 miliar untuk pembiayaan pendidikan tinggi.
Selain beasiswa perguruan tinggi, program Gratispol juga diwujudkan melalui pembagian seragam gratis bagi 65.004 siswa baru SMA/SMK/SLB di 447 sekolah pada tahun ajaran 2025/2026.
Pemprov Kaltim juga telah menjalin kerja sama dengan 53 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung ke kampus.
Meski capaian program dinilai cukup besar, Syahariah meminta pelaksanaan Gratispol dilakukan lebih selektif dan tepat sasaran agar tetap berkelanjutan.
“Kalau program S1, S2, S3 tetap berjalan, porsinya mungkin bisa dikurangi. Masyarakat yang mampu sebaiknya membayar sendiri terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia menambahkan, bantuan pendidikan seharusnya lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Syahariah juga menanggapi kritik sejumlah mahasiswa terkait pelaksanaan Gratispol. Ia berharap aspirasi dapat disampaikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Kalau memang ada kekurangan, mari disampaikan dengan baik. Pemerintah juga sudah berupaya menjalankan program ini,” pungkasnya. (/ba)
