TKD Berkurang, DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Lewat Ranperda LLPADS

GARVI.ID, SAMARINDA – Berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mencari sumber pendapatan alternatif. DPRD Kaltim menilai, optimalisasi potensi pendapatan daerah diperlukan untuk menjaga kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Salah satu upaya yang tengah didorong adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS). Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan di luar pos pajak dan retribusi daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat harus direspons melalui langkah konkret. Daerah perlu menggali potensi pendapatan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau daerah tidak segera melakukan optimalisasi, tentu peningkatan APBD kita tidak akan bisa dilakukan,” ujar Agusriansyah, Jumat (13/11/2026). 

Ia menjelaskan, pembahasan Ranperda LLPADS telah dilakukan bersama sejumlah instansi teknis, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari pembahasan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim menemukan sejumlah ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan sejumlah jenis pungutan daerah yang tidak lagi dapat dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Karena itu, diperlukan pengaturan tersendiri melalui regulasi mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Ada beberapa jenis pajak dan retribusi yang tidak boleh lagi dituangkan di dalam Perda Pajak dan Retribusi. Tetapi harus diatur dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” jelasnya.

Agusriansyah menyebut, sejumlah jenis penerimaan yang masuk dalam pembahasan tersebut antara lain retribusi pelayanan pendidikan, retribusi terminal, izin usaha perikanan, hingga izin trayek.

Selain memberikan kepastian hukum terhadap jenis pungutan tersebut, Ranperda LLPADS juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, kedua unsur tersebut memiliki potensi untuk mendukung peningkatan penerimaan daerah. Karena itu, pengelolaannya perlu diperkuat melalui mekanisme dan regulasi yang jelas.

“Kita juga ingin mengoptimalkan peran BLUD dan OPD. Karena keduanya memang bisa berkontribusi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah,” ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Lebih lanjut, Agusriansyah menegaskan, keberadaan Perda LLPADS diperlukan sebagai dasar hukum bagi OPD dan pemangku kepentingan dalam mengelola potensi penerimaan daerah.

Regulasi tersebut nantinya menjadi landasan sebelum pemerintah provinsi menyusun aturan teknis melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun keputusan gubernur terkait rincian jenis penerimaan.

“Dibutuhkan dasar hukum yang jelas melalui Perda, sebelum dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) dan SK Gubernur yang mengatur jenis-jenis item retribusi,” pungkas Agusriansyah. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *