GARVI.ID, BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah dan gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024). Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, membahas berbagai agenda penting terkait perkembangan pembangunan IKN dan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79.
Selama kunjungan tersebut, para kepala daerah diajak berkeliling untuk melihat langsung kemajuan pembangunan di IKN. Selain itu, Presiden Jokowi menginstruksikan para kepala daerah, terutama yang berada di Kalimantan Timur, untuk mendukung penuh pelaksanaan upacara kemerdekaan yang akan digelar di IKN.
“Kemarin kami membahas tentang dukungan terhadap IKN dan upaya menyukseskan upacara HUT RI di IKN. Kehadiran seluruh kepala daerah, bupati, dan gubernur menunjukkan komitmen untuk mewujudkan peradaban baru Indonesia yang dimulai dari IKN, sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Rahmad Mas’ud dalam wawancara pada Rabu (14/8/2024).
Rahmad Mas’ud juga menegaskan bahwa Balikpapan, sebagai daerah penyangga IKN, siap mendukung penuh rencana besar Presiden Jokowi dalam memindahkan ibu kota dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan. Ia meyakini bahwa langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari upaya serius untuk pemerataan pembangunan.
“Presiden serius dalam memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, ini bukan hanya seremoni. Kami mendukung penuh karena ini adalah niat baik Presiden untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmad Mas’ud juga memaparkan kesiapan Kota Balikpapan dalam mendukung IKN, mulai dari pengembangan infrastruktur pendukung hingga penanganan berbagai persoalan yang dihadapi kota tersebut. Ia juga menyampaikan kepada Presiden mengenai langkah-langkah antisipatif yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
“Kami siap menjadi penyangga IKN, dan telah menyampaikan semua kebutuhan kepada Presiden, termasuk antisipasi terhadap pertumbuhan penduduk, lalu lintas, dan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan dari Pemerintah Pusat,” tutupnya. (*)
