GARVI.ID, SAMARINDA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 1.426 titik api terdeteksi di sejumlah wilayah. Kondisi ini dinilai membutuhkan langkah pencegahan yang lebih serius, terutama menghadapi musim kemarau dan risiko kekeringan.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengatakan karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak kebakaran dapat meluas ketika asap menyebar dan menurunkan kualitas udara di kawasan permukiman.
“Ketika hutan terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan. Melainkan kesehatan warga, mata pencaharian, hingga masa depan anak cucu kita,” ujar Nurhadi, Jumat (13/11/2026).
Menurut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, temuan 1.426 titik api hingga September 2026 menjadi peringatan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan.
Luasnya kawasan hutan serta keberadaan lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Terlebih, lahan yang mengalami kekeringan cenderung lebih mudah terbakar dan membutuhkan penanganan lebih sulit ketika api sudah meluas.
Nurhadi juga menyoroti pengaruh perubahan iklim dan fenomena El Niño yang berpotensi memperpanjang periode kekeringan. Selain faktor cuaca, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar juga dinilai memperbesar risiko kebakaran.
“Faktor cuaca ekstrem memang memperparah kekeringan. Tetapi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar secara ilegal juga harus dihentikan. Karena bisa memicu bencana yang merugikan banyak orang,” tegasnya.
Ia mengingatkan, dampak karhutla paling langsung dirasakan masyarakat melalui paparan asap. Penurunan kualitas udara berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain itu, kabut asap dapat menghambat aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan di luar ruangan. Dalam kondisi tertentu, warga di wilayah terdampak bahkan harus meninggalkan tempat tinggal demi menghindari paparan asap.
“Jangan sampai warga kita terus-menerus menjadi korban asap. Seperti terserang ISPA, hingga terpaksa mengungsi dari rumah mereka sendiri,” ungkap Nurhadi.
Dampak karhutla juga tidak terbatas pada persoalan kesehatan. Kebakaran dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatkan biaya penanganan dan pemadaman, serta merusak ekosistem hutan berikut habitat satwa liar.
Karena itu, Nurhadi mendorong penguatan mitigasi melalui koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini, bukan hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Ia berharap penanganan karhutla di Kaltim dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran berulang sekaligus menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.
“Menjaga hutan dan memastikan udara tetap bersih adalah perjuangan bersama. Ini demi melindungi hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)







