GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmen dewan bersama Pemerintah Kota untuk memastikan penggunaan anggaran belanja daerah lebih efisien. Dia mengatakan, fokus utama adalah memastikan program-program prioritas tetap berjalan dengan anggaran yang terkelola dengan baik.
“Sejak awal, kita sudah mengutamakan efisiensi dalam menyusun program. Adanya Inpres ini membuat kami harus lebih berhati-hati dalam menentukan skala prioritas,” ujar Alwi pada Sabtu (8/2/2025), mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja daerah pada tahun ini.
Inpres tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran, dengan memfokuskan belanja operasional dan menyesuaikan program yang tidak mendesak. Alwi menegaskan, dengan adanya arahan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota harus melakukan penyusunan ulang program yang ada, termasuk kemungkinan adanya pengurangan anggaran untuk sejumlah proyek yang tengah berjalan.
“Kami harus benar-benar menyaring program-program mana yang perlu dilanjutkan, dikurangi, atau bahkan dihentikan. Ini akan menjadi bahan diskusi intensif dengan Wali Kota,” jelas Alwi.
Penyusunan anggaran yang lebih efisien ini dianggap sebagai tantangan besar, mengingat sejumlah program strategis telah direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, Alwi mengingatkan, jika pengurangan anggaran tidak dilakukan dengan hati-hati, maka akan berdampak pada terhambatnya pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan kota.
“Kita harus sangat berhati-hati agar penghematan ini tidak mengganggu layanan yang sudah ada dan program yang sudah direncanakan,” kata Alwi.
DPRD Balikpapan pun akan segera menggelar rapat dengan Wali Kota untuk menyusun langkah strategis agar efisiensi anggaran ini tidak menghambat pembangunan. Alwi berharap kebijakan ini tetap selaras dengan kepentingan masyarakat, sehingga program-program vital tetap bisa dilaksanakan.
“Kami akan bekerja keras agar efisiensi ini tetap memperhatikan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya. (Adv/DPRD/BPP)
