GARVI.ID, SAMARINDA – Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai Rp37,982 miliar. DPRD Kaltim mengingatkan pemerintah agar penggunaan dana tersebut tidak didominasi kegiatan administratif, melainkan diarahkan pada kebutuhan penanganan kebakaran di lapangan.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengatakan besarnya dukungan anggaran harus diikuti pengelolaan yang tepat sasaran. Pengawasan diperlukan agar setiap pembiayaan memberikan dampak nyata terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Jangan sampai anggaran penanganan karhutla habis hanya untuk urusan administrasi kantor. Sementara kebutuhan mendesak warga dan relawan di lapangan justru terabaikan,” tegas Nurhadi, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan, total anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber pembiayaan. Pemerintah pusat memberikan hibah sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD).
Rinciannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim memperoleh Rp10 miliar, Dinas Kehutanan Rp7 miliar, dan Dinas Kesehatan Rp3 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi APBD Kaltim melalui Dinas Kehutanan sebesar Rp14,2 miliar. Dukungan lainnya berasal dari dana internasional Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) sekitar Rp3,782 miliar.
Dana FCPF-CF tersebut merupakan insentif atas kinerja penurunan emisi karbon yang dikelola melalui Dinas Kehutanan Kaltim.
Menurut Nurhadi, seluruh sumber pembiayaan tersebut perlu dikelola secara terintegrasi. Besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan efektivitas program pencegahan dan penanganan kebakaran.
“Gabungan dana dari pemerintah pusat, anggaran daerah, hingga insentif karbon internasional harus dikelola secara terpadu. Fokusnya memperkuat kegiatan nyata di lapangan sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap instansi pengelola anggaran agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program.
Nurhadi menambahkan, Kaltim telah memiliki landasan hukum dalam penanganan karhutla melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan serta alokasi dana penanganan karhutla berjalan sesuai sasaran. (Adv/DPRD/Kaltim)













