GARVI.ID, SAMARINDA – Usulan anggaran multiyears senilai sekitar Rp1,2 triliun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai pertanyaan dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menyoroti prosedur pengajuan hingga kesiapan kemampuan keuangan daerah sebelum rencana tersebut disepakati.
Menurut Demmu, usulan dengan nilai besar dan skema pembiayaan lintas tahun tidak bisa dibahas secara terburu-buru, terlebih jika baru dimasukkan menjelang pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dia menilai, pemerintah perlu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kemampuan fiskal daerah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan selama masa pelaksanaan proyek.
“Pembahasan anggaran multiyears harus dilakukan secara matang. Termasuk memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi seluruh komitmen pembiayaan selama masa pelaksanaan,” tegas Demmu, Selasa (17/11/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, skema anggaran tahun jamak umumnya melibatkan komitmen pembiayaan selama beberapa tahun. Karena itu, pemerintah dan DPRD harus terlebih dahulu menghitung kemampuan keuangan daerah sebelum menyepakati nilai anggaran.
Dia juga mempertanyakan waktu pengajuan usulan yang dinilai terlalu dekat dengan tahapan pengesahan KUA-PPAS.
“Persoalan mendasarnya, apakah anggaran tersebut tersedia atau tidak. Kemudian, mengapa usulan ini baru dimasukkan dan dibahas menjelang pengesahan KUA-PPAS? Seharusnya sudah ada pembahasan mendalam sebelumnya,” ujarnya.
Selain kesiapan fiskal, Demmu turut menyoroti mekanisme administrasi penyampaian surat usulan gubernur kepada DPRD Kaltim.
Dia mempertanyakan apakah surat tersebut telah melalui alur disposisi yang semestinya, yakni terlebih dahulu disampaikan kepada Ketua DPRD sebelum diteruskan kepada komisi sesuai bidang kewenangannya.
Menurutnya, prosedur tersebut penting agar setiap usulan pemerintah dapat dikaji secara tepat melalui mekanisme kelembagaan DPRD.
“Prosedur itu penting untuk memastikan setiap usulan pemerintah mendapatkan pembahasan dan kajian sesuai kewenangan masing-masing komisi,” katanya.
Demmu mengingatkan, persetujuan terhadap anggaran multiyears harus didasarkan pada kajian yang menyeluruh. Sebab, komitmen pembiayaan lintas tahun berpotensi memengaruhi ruang fiskal daerah pada periode anggaran berikutnya.
Karena itu, dia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum aspek administrasi, mekanisme pembahasan, dan kemampuan keuangan daerah dipastikan.
“Kami meminta seluruh pihak yang terlibat agar lebih cermat dalam membahas usulan ini sebelum mengambil keputusan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)









