GARVI.ID, BALIKPAPAN — Antrean dan keterbatasan stok BBM di sejumlah SPBU di Balikpapan mendorong DPC GMNI Kota Balikpapan meminta pemerintah mengevaluasi rantai distribusi BBM dari hulu hingga ke titik penyaluran.
GMNI meminta BPH Migas memeriksa realisasi penyaluran BBM di Balikpapan, termasuk keterkaitan antara kuota, ketersediaan stok, pengelolaan persediaan hingga distribusi ke SPBU.
Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Kota Balikpapan, Raihan Anandana, mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan pasokan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Fuel Terminal Tanjung Batu merupakan salah satu bagian penting dalam rantai pasok BBM di Balikpapan. Namun, ia menegaskan GMNI tidak menyimpulkan terminal tersebut sebagai penyebab kelangkaan.
“Kami tidak mengatakan Tanjung Batu menjadi penyebab kelangkaan. Yang kami dorong adalah pemeriksaan seluruh rantai pasok. Ketika BBM terbatas di SPBU, perlu dilihat apakah persoalannya ada pada kuota, stok, pasokan atau distribusinya,” ujar Raihan, Kamis (8//10/2026).
Ia menilai persoalan kuota tidak cukup untuk menjelaskan kondisi di lapangan tanpa melihat realisasi pasokan hingga ke SPBU.
Jika kuota menjadi kendala, kata dia, perlu dijelaskan dampaknya terhadap jumlah BBM yang disalurkan. Sebaliknya, apabila pasokan tersedia tetapi terjadi kekurangan di SPBU, proses distribusi perlu menjadi perhatian.
“Jangan berhenti pada satu penjelasan. Kalau masalahnya kuota, harus terlihat bagaimana dampaknya terhadap pasokan. Kalau stok tersedia, tetapi di SPBU tetap terjadi kekurangan, berarti distribusinya juga perlu diperiksa,” katanya.
Raihan juga menyoroti kesiapan sistem distribusi dalam menghadapi perubahan konsumsi masyarakat. Menurutnya, peningkatan permintaan seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan stok dan distribusi.
“Yang perlu dievaluasi bukan hanya saat antrean sudah panjang. Antisipasi sebelum kondisi itu terjadi juga penting. Apakah peningkatan konsumsi sudah diperkirakan dan apakah sistem distribusi mampu mengimbanginya?” ujarnya.
Karena itu, GMNI meminta BPH Migas melakukan pengawasan berdasarkan data realisasi penyaluran BBM di Balikpapan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui titik persoalan secara objektif.
Raihan mengatakan evaluasi tidak dimaksudkan untuk langsung menyalahkan Pertamina maupun pengelola Fuel Terminal Tanjung Batu.
Menurutnya, pemeriksaan justru diperlukan agar setiap kesimpulan mengenai penyebab kelangkaan BBM didasarkan pada data dan kondisi faktual di lapangan.
“Kami meminta BPH Migas melihat persoalan ini berdasarkan realisasi di lapangan. Dari situ bisa diketahui apakah memang terjadi keterbatasan kuota atau ada persoalan lain dalam rantai distribusi,” katanya.
Ia menambahkan, kepastian ketersediaan BBM menjadi kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, GMNI mendorong evaluasi dilakukan terhadap seluruh mata rantai distribusi, bukan hanya pada SPBU sebagai titik terakhir penyaluran.
“Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan soal siapa yang salah. Yang mereka butuhkan adalah kepastian BBM tersedia saat diperlukan. Kalau seluruh proses sudah berjalan sesuai ketentuan, tentu harus bisa dijelaskan. Kalau ada masalah dalam pengelolaan atau distribusi, harus ada evaluasi sesuai kewenangan dan aturan,” tutup Raihan.
DPC GMNI Kota Balikpapan menyatakan akan mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya evaluasi distribusi BBM yang berbasis data serta dapat dipertanggungjawabkan. (/*)
