APBD Kaltim 2027 Menyusut, DPRD Buka Opsi Evaluasi Program Gratispol

GARVI.ID, SAMARINDA – Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 memaksa pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. DPRD Kaltim menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus didahulukan sebelum mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan penyusunan anggaran harus mengacu pada ketentuan belanja wajib atau mandatory spending. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga belanja pegawai menjadi komponen yang harus diperhitungkan dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas.

“Tentu yang pertama menjadi dasarnya adalah belanja wajib dari pemerintah pusat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga gaji pegawai,” kata Agusriansyah, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus diawali dengan mencermati kemampuan keuangan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar setiap program yang direncanakan tidak mengganggu pemenuhan alokasi anggaran yang telah diatur regulasi.

Agusriansyah menyebut sejumlah ketentuan alokasi belanja yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen, infrastruktur sekitar 30 persen, serta batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

“Rujukan utamanya tetap belanja wajib. Seperti belanja pegawai maksimal 30 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 30 persen,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Terkait keberlanjutan program Gratispol pada 2027, DPRD Kaltim pada prinsipnya tetap memberikan dukungan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Agusriansyah menegaskan, apabila penurunan pendapatan daerah mulai berdampak pada belanja wajib, pemerintah dan DPRD harus berani mengevaluasi kembali prioritas anggaran. Termasuk mempertimbangkan keberlanjutan program Gratispol di tengah keterbatasan keuangan daerah.

“Selama belanja wajib itu tidak terganggu, anggaran Gratispol akan kita setujui. Namun, kalau mulai tergerus, kita harus berani memilih,” tegas anggota Komisi IV DPRD Kaltim tersebut.

Menurutnya, ruang efisiensi anggaran juga semakin terbatas setelah pemerintah melakukan penghematan selama dua tahun terakhir, terutama pada perjalanan dinas dan belanja operasional perkantoran.

Karena itu, penurunan APBD pada 2027 perlu disikapi dengan perhitungan matang agar tidak berdampak terhadap pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. (Adv/DPRD/Kaltim)