GARVI.ID, SAMARINDA – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pasokan beras dari luar daerah masih menjadi pekerjaan rumah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Meski memiliki sejumlah kawasan pertanian, produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari sejumlah daerah, terutama Sulawesi dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi pangan lokal masih perlu diperkuat.
“Masalahnya, kita sebenarnya punya produksi padi sendiri. Tetapi kenyataannya, kita masih tetap mendatangkan pasokan dari Sulawesi dan Jawa,” kata Sigit, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, Kaltim telah memiliki beberapa kawasan yang dikembangkan sebagai sentra pertanian dan lumbung pangan. Di antaranya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), serta kawasan Petapus di Kota Samarinda.
Namun, keberadaan sentra pertanian tersebut belum otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan beras di seluruh wilayah Kaltim. Besarnya kebutuhan konsumsi masyarakat harus diimbangi dengan kemampuan produksi yang memadai.
“Di PPU ada lumbung padi, begitu juga di Kukar dan kawasan Petapus di Samarinda. Tetapi pertanyaannya, apakah produksi itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua di Kaltim?” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, upaya mencapai swasembada pangan tidak cukup hanya dengan menyediakan lahan dan meningkatkan kapasitas produksi. Kesiapan sumber daya manusia (SDM), termasuk kemauan masyarakat untuk mengelola sektor pertanian, juga menjadi faktor penting.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen dalam mendorong sektor pertanian. Dukungan tersebut harus diikuti keterlibatan masyarakat agar potensi lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kita memang menginginkan swasembada pangan. Tetapi kita juga perlu melihat, apakah masyarakat Kalimantan Timur siap dan mau bekerja untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Sigit menilai diperlukan data yang terukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan produksi pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbandingan antara hasil panen daerah dan volume pasokan beras dari luar Kaltim menjadi salah satu informasi penting untuk mengevaluasi kondisi tersebut.
Ia mengaku perlu memeriksa dokumen resmi sebelum menyampaikan angka produksi maupun distribusi beras kepada publik. Langkah itu diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kekeliruan.
“Untuk angka pastinya, saya harus mengecek datanya terlebih dahulu. Agar informasi yang disampaikan tepat dan tidak keliru,” pungkas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)
