GARVI.ID, SAMARINDA – Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok masih menjadi persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Keterbatasan fasilitas sekolah hingga minimnya tenaga pengajar membuat pemenuhan standar pendidikan di sejumlah daerah belum berjalan optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengatakan pemerataan layanan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius. Kondisi tersebut terutama terlihat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, termasuk kawasan yang masuk dalam daerah pemilihan (Dapil) VI, meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau.
“Kalau dikatakan terpenuhi, sampai pada saat ini secara keseluruhan memang belum terpenuhi,” kata Agus Aras, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persoalan pendidikan di wilayah pelosok tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah. Ketersediaan sarana pembelajaran dan tenaga pendidik juga menjadi kendala yang perlu segera dibenahi.
Sejumlah wilayah di Kutai Timur, baik kawasan pedalaman maupun pesisir, masih menghadapi keterbatasan tersebut. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Sandaran, Sangkulirang, hingga Busang yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.
“Baik infrastrukturnya, maupun tenaga pengajarnya, masih perlu peningkatan. Karena masih banyak wilayah di Dapil VI yang jauh dari ibu kota,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.
Melihat kondisi itu, Agus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pendidikan di daerah terpencil. Menurutnya, pemerataan tidak cukup hanya melalui pembangunan sekolah, tetapi juga harus disertai pemenuhan fasilitas penunjang dan distribusi tenaga pengajar.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim melalui Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait program dan alokasi anggaran pendidikan.
Pengawasan tersebut difokuskan pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mulai dari sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga sekolah luar biasa (SLB).
“Kami di Komisi IV memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Khususnya terhadap sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Baik itu SMA, SMK, maupun SLB,” tegas legislator dari Dapil VI tersebut. (Adv/DPRD/Kaltim)
