GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersiap menghadapi penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2025, mewakili Provinsi Kalimantan Timur bersama Kota Samarinda dan Bontang. Berbeda dengan dua kota lainnya yang sudah dinilai lebih dulu, tim verifikasi pusat dijadwalkan datang ke Balikpapan pada 20 Agustus mendatang.
Dalam penilaian ini, Balikpapan harus memenuhi sembilan tatanan Kota Sehat, mencakup permukiman, pendidikan, transportasi, pasar sehat, pariwisata, hingga fasilitas umum. Namun, hasil evaluasi mandiri dan verifikasi provinsi menunjukkan masih ada sejumlah indikator yang berstatus “rapor merah”.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, dr. Alwiati, mengungkapkan pihaknya kini mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, dan kecamatan untuk bergerak cepat melakukan pembenahan.
“Kami sudah koordinasi ulang dengan semua pengampu tatanan. Targetnya, indikator yang nilainya rendah bisa segera dibenahi sebelum tim pusat datang,” ujarnya.
Beberapa catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah antara lain:
• Pariwisata sehat: belum tersedia fasilitas ramah disabilitas seperti jalur kursi roda dan toilet khusus.
• Sekolah sehat: UKS di sejumlah sekolah tidak aktif, bahkan digunakan untuk fungsi lain yang tidak sesuai.
• Pasar sehat: toilet dan sanitasi di pasar tradisional, seperti Pasar Landasan, belum memenuhi kriteria meski tengah direvitalisasi.
• Terminal sehat: sebagian terminal belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.
Meski tantangannya cukup kompleks, Alwiati optimistis Balikpapan bisa meningkatkan pencapaian dibanding tahun lalu. “Programnya sebenarnya sudah berjalan, tinggal pembenahan administrasi dan dokumentasi. Ini yang sekarang kita kebut,” tegasnya.
Ia berharap kerja sama lintas sektor ini mampu membawa nama Balikpapan dan Kalimantan Timur bersinar di tingkat nasional. “Harapannya Balikpapan bisa mengangkat nama Kaltim di ajang ini dan memperkuat citra sebagai kota layak huni yang sehat dan nyaman,” tambahnya.
Penilaian Kota Sehat bukan sekadar lomba, melainkan tolok ukur kualitas hidup dan pelayanan publik. Bagi Balikpapan, momen ini menjadi dorongan untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan inklusif. (Adv/Diskominfo/BPP)
