GARVI.ID, SAMARINDA — Deretan proyek pembangunan sekolah di Kalimantan Timur kembali disorot DPRD Kaltim setelah ditemukan banyak pekerjaan yang mangkrak hingga berujung putus kontrak. Kondisi tersebut dinilai merugikan siswa karena fasilitas belajar tak kunjung dapat digunakan secara maksimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan persoalan proyek pendidikan yang terbengkalai tidak boleh terus terjadi setiap tahun. Ia meminta pemerintah daerah serius mengevaluasi pelaksanaan proyek, terutama kinerja kontraktor.
Sorotan itu muncul setelah Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kaltim melakukan uji petik ke sejumlah daerah, mulai dari Penajam Paser Utara (PPU), Paser, Kutai Timur hingga Mahakam Ulu.
“Karena itu memang jadi prioritas kami di LKPJ gubernur, terutama proyek-proyek di dapil yang progresnya bermasalah,” kata Syahariah usai Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).
Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah pembangunan SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser. Dari hasil peninjauan lapangan, pembangunan sekolah tersebut dinilai jauh dari target penyelesaian.
“Harusnya tahun ini sudah selesai, tapi faktanya baru rangka bangunan yang berdiri,” ujarnya.
Menurut Syahariah, proyek tersebut akhirnya putus kontrak karena kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
“Alasannya karena medan sulit dan anggaran dianggap tidak cukup. Akhirnya proyeknya terbengkalai,” ungkapnya.
Akibat proyek yang tak kunjung rampung, para siswa masih harus belajar di bangunan sementara dengan kondisi yang dinilai tidak layak. Bahkan sejumlah ruangan mengalami kebocoran saat hujan turun.
“Kalau hujan ruangannya kadang dikosongkan karena bocor. Bahkan ruang kepala sekolah juga bocor, kondisinya sangat memprihatinkan,” tuturnya.
Ia menilai persoalan fasilitas pendidikan tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut hak siswa mendapatkan lingkungan belajar yang layak dan aman.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim dijadwalkan kembali turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sekolah-sekolah yang masih bermasalah.
“Rabu nanti kami turun lagi untuk memastikan kondisi sekolah-sekolah yang proyeknya belum selesai,” katanya.
Syahariah juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim memperketat seleksi kontraktor pelaksana proyek pendidikan agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Kontraktor harus benar-benar diseleksi. Jangan asal ambil pekerjaan lalu ditinggalkan begitu saja. Yang dirugikan anak-anak kita,” tegasnya.
Berdasarkan hasil uji petik Pansus LKPJ, Disdikbud Kaltim tercatat memiliki 10 kegiatan putus kontrak pada 2024 dan kembali bertambah menjadi delapan kegiatan pada 2025.
Selain SMAN 3 Long Ikis, persoalan juga ditemukan di SMKN 1 Penajam Paser Utara. Pembangunan ruang praktik dan renovasi kelas di sekolah tersebut belum rampung hingga kontraknya diputus.
Pansus juga menemukan kendala pada pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Paser Belengkong senilai Rp25,2 miliar akibat persoalan hibah lahan yang belum sepenuhnya tuntas.
Sementara di Balikpapan, SMK 7 masih kekurangan fasilitas bangku kelas sehingga harus meminjam dari sekolah lain. Akses menuju sekolah itu juga kerap terendam air laut pasang.
Di Kutai Timur, Pansus menemukan keretakan pada bangunan ruang kelas baru SMKN 2 Sangatta Utara meski proyek telah selesai dikerjakan.
Syahariah memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal penyelesaian proyek-proyek pendidikan tersebut agar dapat segera dimanfaatkan siswa.
“Saya minta sekolah-sekolah yang bermasalah ini bisa dituntaskan pada 2026. Jangan sampai anggarannya kembali tergeser,” tegasnya.
Ia menambahkan pengawasan tidak hanya difokuskan di daerah pemilihannya, tetapi juga seluruh wilayah Kaltim yang masih mengalami persoalan fasilitas pendidikan.
“Di Mahulu juga kondisinya memprihatinkan. Kami akan turun langsung untuk mengecek sekolah-sekolah di sana,” pungkasnya. (/ba)
