Belanja APBD Kaltim 2027 Diproyeksikan Rp13,74 Triliun, PAD Ditargetkan Rp9,44 Triliun

GARVI.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD Kaltim menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp13,74 triliun, sedangkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp12,76 triliun.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-36 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Pemprov Kaltim diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda. Dia menyebut dokumen KUA-PPAS tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Menurut Fitra, kesepakatan anggaran itu menjadi dasar dalam menentukan arah prioritas pembangunan daerah, termasuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun aspirasi anggota DPRD.

“Dokumen KUA-PPAS ini merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk menerjemahkan kebutuhan pembangunan prioritas. Termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang maupun jalur aspirasi dewan,” ujarnya.

Berdasarkan rincian kesepakatan, pendapatan daerah Kaltim pada 2027 ditargetkan sebesar Rp12,76 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp9,44 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp181,36 miliar.

Sementara itu, rencana belanja daerah mencapai Rp13,74 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp8,08 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja pegawai mencapai Rp4,01 triliun, belanja barang dan jasa Rp3,69 triliun, belanja hibah Rp346,46 miliar, serta belanja bantuan sosial Rp17,37 miliar.

Selain belanja operasi, Pemprov Kaltim juga merencanakan belanja modal sebesar Rp1,71 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Adapun belanja transfer dialokasikan sebesar Rp3,91 triliun, sedangkan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp34,18 miliar.

Fitra mengakui proses penyusunan hingga tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027 berlangsung dengan dinamika pembahasan yang cukup intens antara pemerintah daerah dan DPRD.

Meski demikian, dia menilai perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari upaya bersama untuk merumuskan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami menyadari penyusunan hingga kesepakatan KUA-PPAS 2027 diwarnai dinamika yang cukup tinggi. Namun, hal itu merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menghasilkan program kerja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kaltim,” tutup Fitra. (Adv/DPRD/Kaltim) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *