GARVI.ID, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi kekhawatiran anggota dewan terkait keterlambatan penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas memastikan perubahan jadwal agenda kedewanan telah melalui mekanisme kelembagaan. Dia menegaskan, proses pembahasan anggaran daerah masih berjalan dalam koridor ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamas setelah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-36 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Dalam interupsinya, Darlis mempertanyakan keterlambatan penandatanganan KUA-PPAS yang sebelumnya dijadwalkan pada 4 Agustus 2026, tetapi baru terlaksana pada 19 November 2026.
Darlis juga mengkhawatirkan terbatasnya waktu pembahasan APBD 2027 karena DPRD akan menjalani masa reses hingga 26 November 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kesempatan dewan membahas substansi anggaran secara mendalam.
Menanggapi hal itu, Hamas mengakui adanya pergeseran jadwal. Namun, menurutnya, perubahan tersebut dipengaruhi padatnya agenda kedewanan serta dinamika pembahasan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dia menjelaskan, penyesuaian agenda telah dibicarakan oleh pimpinan DPRD bersama anggota Badan Musyawarah (Banmus) dan diketahui Sekretariat DPRD.
“Saya kira ini masih dalam tenggang waktu. Karena batas akhir pengesahan APBD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 adalah 30 November. Jadi, kita masih dalam koridor aturan,” ujar Hamas.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Rapur ke-36 juga memiliki landasan kelembagaan, meskipun jadwalnya mengalami perubahan dari agenda sebelumnya.
Rapat paripurna yang digelar Kamis sore itu tetap dilanjutkan dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Penandatanganan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD 2027 yang selanjutnya akan memasuki pembahasan pada tahapan berikutnya. (Adv/DPRD/Kaltim)







