GARVI.ID, BALIKPAPAN — Hujan yang mengguyur Balikpapan pada Sabtu (29/11/2025) kembali memicu banjir di sejumlah titik, termasuk Jl. MT Haryono, Jalan Beller, serta kawasan permukiman RT 31 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Kondisi ini memantik desakan dari BEM Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (UNIBA) agar pemerintah kota segera mengambil langkah konkret.
BEM FH UNIBA menyoroti banjir yang hampir selalu terjadi setiap kali hujan turun, terutama di kawasan Jalan Al-Makmur 11 dan lingkungan RT 31 Kelurahan Damai. Mereka meminta Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), segera memberikan solusi menyeluruh.
“Permasalahan banjir ini sudah bertahun-tahun dirasakan warga dan tidak bisa lagi dianggap sepele. Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Jusliadin, Kepala Departemen Kajian Strategi & Jaringan Politik BEM FH UNIBA, Minggu (30/11/2025).
Ia menilai banjir yang terus berulang bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga mengancam kesehatan dan kehidupan warga. Menurutnya, kerusakan perabotan rumah warga sudah menjadi kejadian rutin setiap hujan deras. “Banjir ini berdampak langsung terhadap keselamatan dan harta benda masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya diam, mereka harus turun melihat langsung kondisi warga,” tegasnya.
Pada hari yang sama, Jusliadin mengaku telah menemui beberapa warga terdampak di RT 31. Warga menceritakan bahwa banjir telah terjadi selama lebih dari satu dekade. Penyebab utama diduga berasal dari kapasitas drainase yang kecil sehingga tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi.
“Warga bilang sejak 10 tahun tinggal di sana, setiap hujan rumah pasti terendam. Drainasenya terlalu kecil, sehingga air meluap terus,” ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, BEM FH UNIBA menyatakan keprihatinannya dan meminta pemerintah kota segera mengambil tindakan. Mereka juga mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk turun dari jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir tersebut.
“Jika dalam dua minggu tidak ada langkah serius dari pemerintah, khususnya DLH, kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan ini,” tutup Jusliadin. (/*)
