GARVI.ID, BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, memberikan apresiasi kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kelandasan Ilir yang aktif melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan melalui pendekatan sosial dan keagamaan.
Menurut Budiono, langkah tersebut menjadi contoh konkret bagaimana aparat di tingkat kelurahan hadir menyentuh lapisan masyarakat yang kerap terabaikan.
“Ini bukan kegiatan seremonial, tapi bentuk kepedulian nyata. Anak-anak yang sebelumnya bekerja di jalan kini mendapat bimbingan moral dan perhatian,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Budiono menjelaskan, para Babinsa dan Bhabinkamtibmas di wilayah tersebut melakukan pendataan dan deteksi dini terhadap anak-anak yang sering terlihat di area publik seperti rumah makan dan perhotelan. Setelah diidentifikasi, mereka dikumpulkan untuk mengikuti pengajian dan pembinaan mental bersama tokoh agama setempat.
“Jumlahnya sekitar 10 sampai 15 anak. Mereka diajak bukan untuk ditegur, tapi diarahkan. Pendekatan humanis seperti ini penting agar anak-anak merasa diterima, bukan dihakimi,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai program tersebut sejalan dengan upaya pencegahan kenakalan remaja dan eksploitasi anak. Ia mendorong agar pemerintah kota ikut terlibat, khususnya melalui Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pemkot harus hadir. Kita punya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang bisa jadi ruang pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah. Ini harus dimanfaatkan,” tegasnya.
Budiono menekankan bahwa penanganan anak jalanan tak bisa dilakukan sepihak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat, lembaga sosial, dan masyarakat agar pembinaan bersifat berkelanjutan.
“Masalah sosial seperti ini tidak bisa diselesaikan instan. Kalau anak terlantar, pemerintah wajib turun tangan. Tapi bagi yang masih punya keluarga, pendekatannya harus berbasis rumah dan edukatif,” tambahnya.
Ia juga memastikan DPRD Balikpapan akan mendukung langkah-langkah tersebut melalui kebijakan dan anggaran yang berpihak pada program sosial dan pendidikan inklusif.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi. Mereka tetap berhak belajar dan bermimpi,” pungkasnya. (Adv/DPRD/Bpp)
