GARVI.ID, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti aktivitas pembukaan lahan di kawasan BJBJ, Balikpapan Selatan, yang hingga kini belum ditindaklanjuti dengan pembangunan. Ia khawatir, kondisi tersebut bisa memicu sedimentasi pada drainase di sekitarnya, yang pada akhirnya memperparah risiko banjir. Hal ini disampaikan Budiono usai pelaksanaan Sidang Paripurna DRPD Kota Balikpapan pada Kamis (5/6/2025).
Menurut Budiono, pengembang seharusnya langsung mengerjakan pembangunan setelah izin pembukaan lahan diterbitkan.
“Kalau izinnya sudah keluar dan lahannya dibuka, ya sebaiknya langsung dikerjakan. Jangan dibiarkan terbuka terlalu lama karena bisa menyebabkan endapan lumpur di saluran air,” ujar Budiono.
Ia menyebut, sedimentasi dari tanah terbuka yang terbawa hujan dapat menyumbat drainase lingkungan. Terlebih, wilayah tersebut kerap dilewati aliran air saat hujan deras.
“Drainasenya jadi bermasalah kalau terus-menerus kena sedimen. Padahal, kalau langsung dibangun sesuai siteplan, jalannya dibuat, drainasenya dibenahi, dampak lingkungannya bisa dikurangi,” tambahnya.
Budiono juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkuat pengawasan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya memastikan para pengembang mematuhi izin dan jadwal pembangunan yang telah disepakati.
“DLH harus turun cek ke lapangan. Kalau ditemukan ada pembiaran, ya harus ada tindakan. Tapi kita juga lihat dulu, sejauh mana pengerjaannya dan apakah sesuai dengan rencana awal,” jelasnya.
Ia mengaku hampir setiap hari melintasi kawasan itu dan melihat langsung bahwa lahan yang dikupas belum juga digarap lebih lanjut.
“Menurut saya, kalau sudah dikupas tapi tidak segera dikerjakan, itu justru merugikan lingkungan dan warga sekitar. Jangan tunggu sampai banjir baru ramai-ramai turun,” pungkasnya.
Komitmen pengawasan terhadap pembukaan lahan menjadi sorotan penting DPRD agar pembangunan di Balikpapan berjalan selaras dengan upaya menjaga lingkungan. (Adv/DPRD/BPP)
