GARVI.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta sebagai solusi mengatasi keterbatasan daya tampung SMP negeri. Pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027, sebanyak 15 SMP swasta bermitra dengan pemerintah dan berhasil menampung hampir 1.000 peserta didik.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh lulusan SD tetap memperoleh akses pendidikan meski daya tampung sekolah negeri masih terbatas.
Menurutnya, kerja sama dengan sekolah swasta juga jauh lebih efisien dibandingkan membangun unit sekolah baru yang membutuhkan anggaran besar.
“Sekolah swasta sangat membantu. Dari sisi wilayah sekolah negeri kita belum memadai, pemerataannya juga belum merata. Dibandingkan membangun SMP baru yang membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar, kerja sama dengan sekolah swasta jauh lebih efektif,” ujar Irfan kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Ia menjelaskan, melalui kerja sama dengan 15 SMP swasta, Pemerintah Kota Balikpapan hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai uang pangkal dan SPP siswa yang diterima melalui program kerja sama.
Menurut Irfan, kebijakan tersebut tidak hanya mampu menghemat anggaran daerah, tetapi juga menjadi solusi cepat untuk mengatasi tingginya kebutuhan ruang belajar di tingkat SMP.
“Kalau ditanya maksimal atau tidak, saya katakan sangat maksimal. Hampir 1.000 siswa-siswi kita dapat tertampung di sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah,” katanya.
Jumlah sekolah swasta yang bermitra juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 hanya terdapat 13 sekolah yang bekerja sama, tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 15 sekolah.
Disdikbud, lanjut Irfan, tidak serta-merta menunjuk sekolah swasta sebagai mitra. Seluruh sekolah terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk memastikan kualitas layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar.
“Kami mengecek kesiapan infrastruktur sekolah, ruang belajarnya, kemudian kesiapan sumber daya manusianya. Guru-gurunya juga kami lihat apakah memadai dan linier dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi tidak asal bekerja sama,” jelasnya.
Selain memperluas kemitraan dengan sekolah swasta, Disdikbud juga terus memperhatikan kondisi infrastruktur pendidikan. Menanggapi keluhan masyarakat terkait akses menuju salah satu sekolah yang masih berupa jalan tanah, Irfan mengatakan pihaknya telah menyurati Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar segera melakukan pengaspalan.
Sementara itu, keretakan pada siring dan beberapa bagian bangunan sekolah masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan hingga Desember 2026.
“Untuk akses jalan sudah kami sampaikan ke Dinas PU agar segera dilakukan pengaspalan. Sedangkan kerusakan siring masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena proyeknya masih dalam masa pemeliharaan sampai Desember,” tutup Irfan. (Adv/Diskominfo/Bpp)
