GARVI.ID, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat karakter kebangsaan di tengah masyarakat majemuk menjadi fokus serius antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Rabu (29/10/2025), dewan bersama pemerintah kota membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, yang memimpin jalannya sidang, menegaskan pentingnya raperda ini sebagai pijakan moral dan regulatif dalam memperkuat semangat nasionalisme, terutama di tengah dinamika pembangunan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Raperda ini bukan sekadar urusan kurikulum atau kegiatan seremonial. Ini tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Balikpapan,” ujar Budiono.
Ia menambahkan, sebagai kota yang heterogen dan menjadi pintu gerbang Kalimantan Timur menuju IKN, Balikpapan harus menjadi contoh dalam menjaga kerukunan dan toleransi.
“Kita ingin masyarakat tetap solid, saling menghargai, dan menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup bersama di tengah perubahan besar yang akan datang,” tegasnya.
Dalam penyampaian pandangan umum pemerintah kota yang dibacakan Wakil Wali Kota, Pemkot Balikpapan memberikan apresiasi kepada DPRD atas inisiatif penyusunan raperda tersebut. Regulasi ini dinilai sejalan dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang menekankan pentingnya pemahaman nilai dasar negara, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat menjaga keutuhan NKRI.
Pemkot menilai, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas.
“Nilai Pancasila perlu ditanamkan tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada aparatur sipil negara agar pelayanan publik semakin beretika dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” demikian pandangan Pemkot.
Budiono berharap pembahasan raperda ini nantinya melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, agar hasilnya benar-benar aplikatif dan mampu memperkuat jati diri warga Balikpapan di tengah arus globalisasi.
Tahapan selanjutnya, DPRD akan menyusun jadwal tanggapan dewan terhadap pemandangan umum Wali Kota sebelum masuk ke pembahasan tingkat Panitia Khusus (Pansus). (Adv/DPRD/Bpp)
