GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, angkat bicara terkait dugaan permainan harga gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer. Meski isu ini telah mencuat di kalangan masyarakat, Fauzi menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh sebelum langkah-langkah tegas diambil.
“Kami tidak bisa hanya menduga. Penyelidikan yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan apakah ada praktik manipulasi harga di tingkat pengecer,” ujar Fauzi kepada wartawan pada Minggu (9/2/2025).
Fauzi menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memperburuk situasi pendistribusian gas elpiji bersubsidi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan pembelian dengan menggunakan KTP untuk memastikan subsidi tepat sasaran, beberapa oknum masih memanfaatkan celah untuk membeli gas lebih dari ketentuan yang ada.
“Satu orang seharusnya hanya membeli satu tabung gas. Namun, ada yang menggunakan beberapa KTP berbeda untuk membeli dalam jumlah besar, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi,” papar Fauzi.
Modus operandi ini tentu merugikan warga yang membutuhkan gas elpiji dengan harga yang wajar. Bagi banyak kalangan berpenghasilan rendah, tingginya harga akibat permainan di tingkat pengecer justru memperburuk daya beli mereka.
DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg agar praktik-praktik curang ini tidak terus berlanjut. Fauzi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pangkalan, dan pengecer dalam menjalankan distribusi yang adil dan transparan.
“Pengawasan terhadap kerjasama antara pangkalan dan pengecer akan kami lakukan secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil untuk melindungi hak masyarakat,” tegas Fauzi.
Ia juga menghimbau agar masyarakat melaporkan jika menemukan adanya penimbunan atau permainan harga gas elpiji. Dengan adanya kerja sama antara semua pihak, diharapkan distribusi gas elpiji 3 kg bisa lebih merata dan tepat sasaran, tanpa ada pihak yang dirugikan. (Adv/DPRD/BPP)
