GARVI.ID, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan perhatian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana program, sementara BGN yang menentukan vendor katering dan menu yang disajikan.
“Program ini berasal dari pusat, daerah hanya menjalankan. Memang sempat tertunda karena mekanismenya masih disusun,” kata Gasali, Sabtu (25/1/2024).
Meskipun tidak memiliki kewenangan penuh, Gasali menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa menu yang diberikan kepada siswa memiliki kandungan gizi yang seimbang dan optimal.
“Kami memberi perhatian agar tujuan dan efektivitas MBG benar-benar tercapai dengan baik,” tambahnya.
Gasali juga menyadari tantangan terkait anggaran yang dialokasikan untuk program makan siang gratis. Dengan anggaran hanya sebesar Rp 10 ribu per anak, ia menilai angka tersebut sangat tidak sebanding dengan biaya pangan di Balikpapan.
“Penyesuaian anggaran ini masih belum jelas. Kami juga menunggu keputusan mengenai komposisi menu yang akan disajikan kepada siswa,” jelas Gasali.
Meski ada tantangan, Gasali tetap optimistis program ini akan berjalan lancar dan memberi dampak positif, terutama dalam menurunkan angka stunting di Balikpapan.
“Semoga program ini efektif dan bermanfaat bagi anak-anak di Balikpapan,” harapnya.
Komisi IV DPRD Balikpapan juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mengawasi aspek gizi, serta pihak lain yang terlibat dalam program ini. (Adv/DPRD/BPP)
