DPRD Balikpapan Tekankan Penanganan Banjir Butuh Anggaran dan Waktu yang Besar

GARVI.ID, BALIKPAPAN – Penanganan banjir di Balikpapan menjadi prioritas utama pemerintah kota, meskipun solusi permanen tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan hal ini dalam diskusi mengenai infrastruktur dan pengendalian banjir di kota tersebut.

“Banjir tidak bisa diatasi hanya dalam satu atau dua tahun. Bahkan, masalah ini tidak hanya melanda Balikpapan dan Samarinda, tetapi hampir seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan cepat, apalagi anggaran yang dibutuhkan sangat besar,” ujar Alwi, Rabu (5/2/2025).

Alwi menambahkan, kebutuhan anggaran untuk menangani banjir di Balikpapan diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Namun, saat ini pemerintah baru bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih kecil.

“Saat ini kami baru menganggarkan kurang dari Rp200 miliar. Contohnya, tahun lalu PT Fahreza mendapat anggaran Rp136 miliar, sementara untuk pembangunan dua rumah pompa di kawasan Hotel Zurich menghabiskan Rp20 miliar. Jadi, anggaran yang tersedia baru sekitar 10% dari total yang dibutuhkan,” jelasnya.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan banjir adalah pembebasan lahan di daerah aliran sungai (DAS), yang memerlukan biaya yang cukup besar.

“Beberapa daerah seperti Balikpapan Baru dan DAS Ampal memerlukan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir. Itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” tambahnya.

Meski begitu, Alwi menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menangani banjir secara bertahap dan menjadikannya sebagai prioritas utama.

“Kami selalu menganggarkan dana untuk penanganan banjir. Setiap program memiliki skala prioritas, dan kami meminta dinas terkait untuk merancang program yang efektif dalam mengurangi dampak banjir. Jika program tersebut memberikan solusi nyata, kami akan mendukung dan mengalokasikan dana yang diperlukan,” ungkapnya.

Terkait anggaran banjir tahun ini, Alwi mengaku belum dapat memberikan angka pasti.

“Saya belum melihat dokumen APBD terkait anggaran penanganan banjir tahun ini, tapi nanti saya akan cek untuk memastikan apa saja yang telah direncanakan,” tutupnya. (Adv/DPRD/BPP) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *